Bamus DPR Besok Tentukan Jadwal Ulang Interpelasi Iran
Badan Musyawarah DPR besok (5/7) akan menentukan jadwal sidang paripurna interpelasi Iran, setelah tadi malam mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden.
"Rapat konsultasi tadi malam bukan pengganti rapat paripurna, karena ini keputusan Bamus DPR akan ditentukan Kamis besok, sebagaimana yang telah diputuskan pada tata tertib, "ujar Ketua DPR Agung Laksono, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7).
Menurutnya, keputusan untuk menghadirkan Presiden dalam rapat itu akan ditentukan oleh Bamus dan hanya sebagian fraksi yang menginginkan Presiden SBY untuk hadir dalam sidang tersebut.
Lebih lanjut Agung meminta agar perdebatan formal dan informal rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden dihentikan, sebab rapat konsultasi dari segi prosedur merupakan rapat formal dengan kewenangan terbatas.
"Saya kira tidak perlu dipersoalkan pertemuan itu, apakah informal atau formal, yang penting telah terbangun suatu komunikasi yang baik antara legislatif dengan eksekutif, " tuturnya.
Ia menambahakn, dalam pertemuan itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Presiden, untuk mengadakan rapat konsultasi serupa secara reguler, dengan bermacam isu tidak hanya menyangkut kebijakan luar negeri, tetapi juga persoalan dalam negeri.
Mengenai aksi walk-out yang dilakukan oleh Ali Mochtar Ngabalin dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno pada saat konsultasi dengan Presiden, menurut Agung karena mereka sedang tidak enak badan.
"Tidak ada satupun Ketua Fraksi yang walk-out, kalau Ali keluar tidak pengaruh, karena kan dia bukan ketua fraksi, "imbuhnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, mengatakan berbagai opsi sudah bermunculan, kemungkinan waktu sidang interpelasi Iran antara10 Julidan 17 Juli, namun keputusan itu tergantung dari hasil rapat Bamus.
"Tergantung materi sidang paripurna itu padat atau tidak, kalau tanggal 10 Juli padat, ya tanggal 17 Juli, " ujarnya
Rapat konsultasi berakhir pukul 01. 30 malam itu, selain dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, juga dihadiri oleh 12 orang menteri Kabinet Indonesia Bersatu, di antaranya Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menhan Juwono Sudarsono, Menkum dan HAM Andi Mattalata, Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Seskab Sudi Silalahi.(novel)