Bawaslu Minta Tak Ada Lagi Gerakan Provokatif di Debat Cawapres Nanti
eramuslim.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melayangkan saran perbaikan kepada KPU, perihal pelaksanaan debat kandidat. Antisipasi gerakan provokatif.
Mengingat, pada debat pertama yang melibatkan capres, ada salah seorang cawapres melakukan gerakan provokatif untuk bersorak saat debat berlangsung. Bagi Bawaslu, hal itu dinilai mengganggu jalannya proses debat.
Itu sebabnya mereka melayangkan saran perbaikan kepada penyelenggara debat. Harapannya, proses debat kedua yang melibatkan cawapres malam nanti, bisa berlangsung lancar dan tidak ada gangguan.
”Poin intinya itu untuk mengantisipasi beberapa hal yang mengganggu dalam proses debat yang pertama, agar tidak berulang di debat yang kedua nanti,” ujar Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Kamis, 21 Desember.
Lebih lanjut Lolly mengatakan, saran yang dilayang kepada KPU itu mendapat respons baik.
Kata dia, berdasarkan informasi terakhir yang dia peroleh, KPU sudah melakukan perbaikan sesuai saran yang diberikan.
”Sejauh ini saran perbaikan yang dikirimkan ke KPU terus kami pantau. Kami pun mendapat informasi terakhir, ada kesiapan yang KPU lakukan. Mudah-mudahan seluruh yang mengganggu kemarin itu tidak terjadi lagi, karena pencegahan sudah kami lakukan,” terangnya.
Hal ini juga berkaitan dengan hadirnya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya dalam debat perdana.
Saat itu Teddy hadir mengenakan kostum identik dengan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Hal itu memicu reaksi Bawaslu, yang kemudian melakukan penelusuran.
”Kapasitasnya sebagai ajudan, sebagai fasilitas yang melekat kepada menteri. Kalau kita lihat di UU nomor7 tahun 2017 Pasal 281 huruf (g), memang pejabat negara dilarang ketika dia mencalonkan diri dilarang untuk menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan,” kata Lolly.
Dengan begitu, pada dasarnya memang ada pengecualian terhadap fasilitas pengamanan.
Sehingga, Mayor TNI tersebut dipastikan hanya menjalankan fungsinya sebagai pengamanan yang melekat pada menteri semata.
Selanjutnya, berkaitan dengan warna kostum yang dia gunakan identik, itu juga sudah dicek oleh Bawaslu. Namun mereka tidak menemukan adanya atribut yang mengarah pada paslon nomor urut dua.
”Kami memastikan, kami cek, apakah ada simbol nomor dua di baju yang dipakai, ternyata cuma warnanya yang identik. Karena dalam pengamanan kan ada istilah untuk penyamaran. Sehingga, hasil penelusuran yang kami lakukan memastikan bahwa yang bersangkutan hadir sebagai orang yang melakukan pengamanan,” tegasnya.
Lolly juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk memastikan hal itu. Harapannya, pada debat malam nanti tidak terjadi kehebohan lagi. Sehingga, Bawaslu menganghap perlu dipastikan bahwa bersangkutan sudah clear dari hal itu.
”Kami juga ke KPU untuk meminta data pengamanan itu siapa saja, harus clear untuk antisipasi. Karena kan Pak Mahfud memteri juga. Bagi kami penting untuk memastikan seluruh personel pengamanan itu tidak melanggar, sehingga tidak mengganggu soal kenetralan yang harus dijaga,” tuturnya.
Gagasan Tak Tuntas
Menilai hal ini, pengamat politik Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan mengaku ada banyak hal yang perlu dibenahi KPU dalam proses debat kandidat. Patokannya jelas mengacu pada debat Capres yang pertama.
Kata Lukman, memang sikap para kandidat pada debat pertama cenderung tidak stabil. Ada yang emosional, juga saling memancing dan memojokkan satu sama lain. Hal itu dianggap tidak efektif dan gagasan yang disampaikan tidak utuh.
”Saya melihat para kandidat di debat pertama itu justru banyak saling sindir. Akhirnya banyak waktu terbuang, karena gagasannya tidak sampai dan tidak tuntas,” ujarnya.
Kemudian, sikap yang ditunjukkan juga dinilai perlu evaluasi. Misalnya saja Prabowo yang dianggap emosional, Ganjar yang banyak berkisah, dan Aniea yang kerap menjawab di luar konteks pertanyaan. Hal ini diharapkan tidak terulang pada debat kedua nanti.
”Jangan sampai itu terulang. Para kandidat ini justru banyak pamer kerjaan mereka dibanding menyampaikan gagasan. Maka hal ini juga perlu disadari oleh kandidat agar semuanya efektif,” harapnya.
Selain itu, Lukman juga menilai durasi debat yang diberikan oleh KPU memang sangat singkat. Sehingga, dua menit untuk menyampaikan gagasan, dua menit menjawab dan satu menit saling menimpali, tidak efektif bagi masyarakat untuk menagkap maksud dan gagasan kandidat.
"Saya juga pernah sampaikan itu, terkait durasi waktu. Ini kan gagasan yang mau disampaikan, dengan harapan masyarakat bisa menilai lalu menentukan pilihan. Tetapi kan waktunya sangat mepet, itu tidak cukup. Mungkin ini juga perlu menjadi catatan bagi KPU,” bebernya.
(Sumber: Fajar)