Aksi Revolusioner Lawan “Pengkerdilan” Pancasila

Eramuslim.com – Eddy Mulyadi, koordinator aksi anti RUU HIP, dalam video penjelasan tentang aksi di depan DPR-RI beberapa hari lalu, setelah aksi Rabu, 24 Juni 2020, mengatakan 1) aksi pembakaran bendera merupakan “accident” bukan “incident”. 2) aksi penolakan RUU HIP merupakan aksi bertanggung jawab dan bersifat fundamental karena menolak bangkitnya faham komunisme di Indonesia. 3) mengingatkan seruan siaga satu bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk mengantisipasi bentrok massal dan menyeluruh di Indonesia sebagai bagian aksi reaksi dari kelompok yang kontra aksi anti RUU HIP.

Sebuah aksi massa dan bertanggung jawab serta mempunyai leadership berskala nasional adalah fenomenal dalam masa covid-19 ini. Sebab, selain memperlihatkan perlawanan atas kehendak penguasa yang ingin meloloskan UU “pengkerdilan” Pancasila, aksi ini juga sebagai bentuk ketidaktaatan massa rakyat atas beban risiko pandemi coronavirus.

Tercatat sejauh ini aksi penolakan RUU HIP dan bangkitnya Komunisme terjadi di berbagai daerah. Sedangkan sebelumnya, aksi aksi pernyataan sikap para ulama atas hal yang sama menyebar hampir di seluruh Indonesia.

Aksi Revolusioner

Menghilangkan rasa takut dengan aksi ke publik di masa pandemik di dunia di mulai di Hongkong dan Amerika. Di Hongkong karena mereka tidak ingin “dijajah” RRC Komunis. Sedangkan di Amerika, kasus George Floyd, yang meninggal akibat disiksa polisi di Minneapolis, membakar semangat kaum kulit hitam di Amerika dan seluruh dunia menolak dominasi kulit putih. Baik di Hongkong maupun di Amerika, persoalan keangkuhan kekuasaan menjadi pemicu gerakan “anti the establishment”.

Bagaimana di Indonesia? Aksi pertama kali melawan rezim berkuasa bahkan ketika adanya maklumat Kapolri untuk tidak mengadakan aksi atau demonstrasi telah terjadi Rabu, 24 Juni lalu. Aksi ini terjadi sebagai penolakan umat Islam atas rencana partai penguasa melegalkan sebuah UU Haluan Ideologi Pancasila dan adanya dominasi Badan BPIP dalam mengarahkan ideologi negara, pada saat DPR terlihat saat ini gampang dikendalikan rezim.