Eramuslim.com – Nay Pyi Taw merupakan ibukota Myanmar yang baru sejak pemerintahan Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Senior Than Shwe memutuskan pindah ibukota pada November 2005. Lantas, apa kaitannya dengan konstelasi politik nasional Myanmar dalam beberapa bulan terakhir ini?
Nay Pyi Taw mengingatkan kita pada sebuah persetujuan rahasia mengenai “peta jalan untuk demokrasi” yang dibuat antara pemerintah militer Myanmar dengan Washington dan Brussels. Beberapa formula persetujuan yang disepakati antara pemerintahan militer Myamar dengan Washington dan Brussell antara lain: pihak negara-negara Barat setuju untuk mencabut embargo perdagangan dan ekonomi terhadap Myanmar.
Kedua, pihak Barat juga sepakat untuk tidak ikut campurtangan dalam urusan dalam negeri Myanmar, sebagai imbalan atas persetujuan pemerintahan militer memberlakukan reformasi demokrasi dan konstitusi.
Namun pihak Washington dan negara-negara Barat pada umumnya, nampaknya ingkar janji. Ketika pihak militer Myanmar memenuhi kewajibannya sesuai Kesepakatan Nay Pyi Taw tersebut, mitranya dari Barat tiba-tiba mengubah pendekatannya, kemudian merancang sebuah strategi menyingkirkan militer secara total dari kekuasaan.
