Eramuslim.com – TENTU bukan Jokowi sendiri tetapi bersama elemen rezim lain apakah taipan, pengendali asing, partai politik ataupun lembaga perwakilan rakyat.
Di bawah Pemerintahan Jokowi, demokrasi terancam terpotong dan tercabik-cabik. Kadang dengan bahasa “bertindak tegas” namun pada hakikatnya adalah memaksakan kehendak.
The Economist edisi 15 Oktober 2020 menyatakan bahwa otoritarianisme dibangun pemerintahan Jokowi dengan ditandai oleh pelemahan KPK, penggunaan kepolisian untuk membungkam pengkritik, kurang memperhatikan hak perempuan, minoritas, dan kebebasan sipil.
Kemudian, mengebiri MK, mengurangi hak buruh, mempersempit desentralisasi, serta mengancam independensi BI.
The Economist juga menyatakan “Indonesia is lurching back into authoritarianism with Joko Widodo at the helm”. Gambar ilustrasinya adalah pilar penopang istana yang sedang digergaji menjadi beberapa bagian oleh seorang tukang kayu.
Tentu saja tulisan The Economist ini dapat menjadikan istana kebakaran jenggot.
Pilar demokrasi yang digergaji Jokowi dirasakan oleh sebagian masyarakat baik cendekiawan, buruh, purnawirawan, agamawan, mahasiswa, maupun aktivis lainnya.
Banyak Perppu dan terbitnya aturan acak-acakan seperti omnibus law adalah cermin dan bukti dari penggergajian tersebut.
