free hit counters
 

Kekacauan Negara di Era Jokowi

Redaksi – Jumat, 18 September 2020 06:30 WIB

Eramuslim.com – Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Gak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang – orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan oligarki. UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law dan RUU HIP, meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan.

Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT. Jiwasraya kebobolan belasan triliun. Pertamina rugi, komut mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina merem aja untung. Eh rugi. Sekarang bilang data dari dirut gak bener. Kacau!

Banyak BUMN dijaminkan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Diantaranya infrastruktur komersial. Artinya, dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini 835 T (USD 57,8 M). Naik 15,1% dari bulan Juli. Pada akhirnya, megap-megap untuk bayar hutang.



Pertumbuhan ekonomi minus 5,32. Berlanjut ke kuartal berikutnya. Artinya, terjadi resesi. Dampaknya diantaranya pada PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta (data bappenas). Itupun kalau bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang 600 T. Pakai bahasa yang agak sedikit keren: burden sharing. Mungkin supaya orang awam gak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif rawan penyelahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi.

Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Rakyat! Anda saat ini beli kopi Rp. 2000. Tahun 2021 atau 2022, harganya “mungkin” bisa naik jadi Rp. 5.000. Uang anda berkurang nilainya. Makanya, sejumlah orang kaya menukar uangnya ke emas atau dolar.

Dengan UU Corona, muncul anggaran 905 T. Digunakan secara bebas karena dilindungi UU No 2/2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata dan TUN. Bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi (kurang dari 10%), tapi justru digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan, dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya, seperti menuang air di ember bocor. Sia-sia! Dan sekarang baru siuman.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Analisa Terbaru