Netizen: Herd Stupidity Bukan Karena Mudik Tapi Ulah Pejabat

Dalam unggahnya, Pandu Riono juga membagikan gambar yang bertuliskan “Manusia bergerak & berinteraksi para mutan ikut bergerak mudik 2021”.

Di cuitan terpisah, Pandu Riono juga menyebutkan herd immunity sulit tercapai karena vaksin tidak mencegah transmisi.

“Mungkinkah terwujud “herd immunity” dg vaksinasi yg dipakai di NKRI? Sulit tercapai, karena vaksin tidak cegah transmisi, belum tahu efektivitasnya, tak tahu lama kekebalan bertahan & virus selalu bermutasi. Genjot cakupan vaksinasi agar tekan hospitalisasi & ZERO kematian,” tulisnya.

Cuitan epidemiolog UI itu terbukti ketika melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin, 21 Juni 2021, kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 14.536, sehingga total menjadi 2.004.445 orang.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban menyarankan Indonesia untuk menerapkan lockdown selama 2 minggu. Menurutnya, lockdown diberlakukan untuk untuk memperlambat penyebaran, meratakan kurva hingga menyelamatkan fasilitas kesehatan.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu,” tulis @ProfesorZubairi, Senin, 21 Juni 2021.

“Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem–yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” tambahnya.

Sementara itu, netizen yang kurang sependapat dengan Pandu berusaha untuk menyerang sebuah foto yang dilampirkan Pandu dalam cuitannya. Foto tersebut memuat ilustrasi sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan dan sebuah kalimat berbunyi: “Manusia bergerak dan berinteraksi. Para mutan ikut bergerak dan pindah. Mudik 2021”.

Beberapa netizen menganggap bahwa, melalui foto tersebut, Pandu menyalahkan masyarakat yang nekat mudik di tengah pandemi. “Kenapa yang disalahkan mudik?” cuit akun @wSantoyo.

Beberapa netizen lain mencoba untuk melihat masalah tersebut sebagai masalah struktural. Alih-alih menyalahkan masyarakat yang nekat mudik, mereka berpendapat bahwa ketidaktegasan dan korupsi di kalangan pejabat pemerintah yang membuat kasus Covid-19 melonjak.

“Saat Mudik selalu menjadi alibi, saat rakyat yang selalu disalahkan. Padahal, setahun yang lalu pemerintah yang sibuk dengan kosa kata psbb lalu ppkm dan lainnya. Pengen lockdown juga nggak mungkin karena ternyata uang 10 ribu sangat berarti untuk menteri yang saat itu menjabat,” cuit akun @rangganurwikara.