Eramuslim.com – KITA telah bicarakan keelokan dan kecantikan Sistem Pemerintahan Pancasila dibanding Sistem Pemerintahan Presidensial di artikel ke-1.
Di artikel ke-2, kita bandingkan praktik Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal yang individualistis sehingga berakibat terbelahnya persatuan Indonesia.
Dimana JA, pakar HTN dan mantan pejabat negara berpendapat, setelah 75 tahun merdeka justru yang bangkrut politik dinasti. Benarkah sinyalemen ini?
Penulis ragu dengan pendapatnya. Biasanya, identifikasi JA terhadap perkembangan di masyarakat akurat. JA mengkritisi, sebelum reformasi, demokrasi kita berbau budaya feodal. Artinya, pergantian pejabat seperti tradisi kerajaan, yang turun menurun, layaknya ‘politik dinasti’.
Penulis menangkap penjelasan JA, stigma tersebut harus dikikis, direformasi melalui Sistem Presidensial dengan Demokrasi Liberalnya.
Persoalannya, apakah demokrasi sebelum reformasi layak disebut sebagai budaya feodal? Penulis berpendapat tidak tepat. Pemilihan pejabat masa lalu, walau dilakukan dengan sistem musyawarah-perwakilan, di MPR dan DPRD, hak konstitusi rakyat berjalan wajar dan benar, sesuai konstitusi.
