Eramuslim.com – TIGA kekuatan besar Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah meminta pemerintah menunda pilkada yang sedianya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.
Dasarnya adalah kemanusiaan, yakni pandemi Covid 19 yang belum reda bahkan cenderung meningkat.
Alih-alih mendengar seruan yang beralasan tersebut, justru pemerintah menegaskan untuk tidak akan menunda. Inilah wujud kenekadan dan tulinya rezim atas ancaman kesehatan bagi rakyat Indonesia.
Kepentingan pendek dominan. Sangat bohong pernyataan bahwa kesehatan adalah utama. Faktanya justru nafsu kekuasaan yang diutamakan. Bahkan ada nada sinis bahwa urusan anak dan mantu yang menjadi prioritas.
Kepedulian rezim pada penanggulangan Covid 19 memang rendah dan acak-acakan. Ketika masyarakat keras mendesak “lockdown”, PSBB yang diberlakukan. Belum beres PSBB sudah canangkan new normal.
Anggaran kesehatan masih tertinggal dibanding infrastruktur. Tenaga medis yang banyak gugur tidak dihargai malah menyebut masih banyak stock katanya. Sungguh menyakitkan.
Pilkada adalah proses politik yang bukan darurat pelaksanaannya. Penundaan adalah biasa dan bijaksana. Berbagai penghelatan besar masyarakat seperti kongres atau muktamar telah ditunda.
Pilkada memiliki tahapan rawan baik kampanye maupun pemungkutan suara. Jikapun protokol ketat diterapkan maka ini akan menghilangkan nilai demokrasi. Rekayasa dipastikan mudah terjadi.
