free hit counters
 

Skandal Kereta Cepat Harus Cepat Dibuka

Redaksi – Selasa, 11 Rabiul Awwal 1443 H / 19 Oktober 2021 09:55 WIB

By M Rizal Fadillah

TERBITNYA Perpres No 93 tahun 2021 yang membolehkan penggunaan dana APBN adalah sinyal kegagalan. Awalnya percaya diri pada pembiayaan mandiri tanpa dana negara, namun ujungnya teriak dan meraih pegangan ketika mulai tenggelam. Kereta cepat membuat kepanikan lalu cepat mengubah jalur. Kini kereta itu bergerak di jalur SOS.

Pemerintah mulai menyuntik dana 4,3 Trilyun berupa PNM untuk PT KAI lokomotif konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dana itu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021. Dana yang mestinya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat dipakai guna pemulihan kereta cepat Indonesia Cina. Menyedihkan.

Timbul pertanyaan apakah Perpres penggunaan dana APBN yang diawali suntikan SILPA 2021 ini murni inisiatif Pemerintah Indonesia atau atas tekanan China ? Melihat pada komposisi personalia dimana China dominan, kecurigaan itu menjadi sangat wajar. Presiden Komisaris Guo Jiang, Direktur Keuangan Zang Chou, dan Direktur Teknik Xiao Song Xin adalah sebuah gambaran dominasi.



Ekonom Faisal Basri mengkritisi masa depan proyek ambisius Jokowi yang mangkrak dan bengkak ini. Menurutnya kereta cepat bakal mengalami kesulitan bayar dan pengembalian. Artinya dapat menjadi proyek gagal. Ia menyarankan segera stop proyek kereta cepat sebagaimana stop pula proyek food estate dan Ibukota baru (IKN).

Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ternyata berat saat konstruksi dan berat pula saat operasi. Apa yang terjadi jika ternyata kereta berbiaya 114 Trilyun ini nantinya sepi penumpang akibat harga mahal, jarak pendek, opsi angkutan banyak, serta Ibukota yang ternyata dipindahkan. Kereta yang mondar mandir cepat berpenumpang sedikit.

Pemaksaan proyek adalah tanggungjawab Pemerintah dan ini artinya tanggungjawab Kepala Pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi.
Terlalu banyak kegagalan dari cara mengelola negara dengan nafsu bisnis semata. Negara menjadi komoditas. Bapak infrastruktur yang babak belur. Proyek kereta cepat perlu audit serius, jangan-jangan menjadi lahan korupsi dan skandal.

 

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Opini Terbaru