Lalu ada penafsiran lain dari Menko PMK, kartu itu akan menyasar ke pengantin yang baru menikah tapi belum memiliki kerja. Berputar putarnya penafsiran kartu pra kerja itu tentu terkait dengan informasi yang dibocorkan Sri Mulyani bahwa janji Jokowi tentang kartu pra kerja tidak direncanakan sejak awal. Dalam situasi ekonomi negara yang sulit, dan kegelisahan pembayar pajak atas kehati-hatian penggunaan uang negara, kunci kepercayaan rakyat pada kepemimpinan nasional adalah penyusunan program secara hati-hati.
Uang Rp 10 triliun yang direncanakan untuk Kartu Pra Kerja, akan jadi bumerang, jika uang itu miskelola atau bahkan kalau tidak tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang kuat, yang berbasis pada pencapaian Jokowi pada pemerintahan sebelumnya, maka pemerintah kesulitan menentukan siapa jumlah 2 juta orang yang disasar kartu pra kerja.
Karena jumlah pengangguran kaum muda sekitar 61 persen dari total pengangguran terbuka, tahun lalu, sekitar 7 juta jiwa. Artinya sasaran 2 juta dari sekitar 4 juta jiwa. Apakah pemberian kartu memakai metode “lotre”? Dalam situasi rakyat yang semakin susah saat ini, apalagi program pemangkasan subsidi mulai dijalankan rezim Jokowi, dipastikan pengangguran dan kemiskinan baru akan semakin besar.
Pada Januari, 2019, Kepala Bappenas, Brojonegoro mengatakan ada 53 juta jiwa masyarakat rentan miskin. Namun, pada Januari 2020, World Bank mengatakan ada 115 juta jiwa penduduk rentan miskin. Dengan demikian rencana Kartu Pra Kerja menjadi taruhan besar Jokowi saat ini, untuk benar2 bisa direalisasikan. Janji Jokowi terkait kartu pra kerja tentu belum dapat dikatakan janji palsu.
janji-janji Jokowi 2014, terlalu banyak yang tidak terealisasi. Antara lain, janji pertumbuhan 7 persen, janji land reform, janji kabinet dan jaksa agung profesional, janji tidak rangkap jabatan, janji berantas korupsi, penuntasan kasus HAM, janji rupiah meroket, janji mengusut pelanggaran HAM masa lalu, dan lain sebagainya. Kita anggap saja sementara janji Jokowi tentang pra kartu kerja masih omong kosong.
