Harian Taraf, media massa paling vokal di Turki, menunjukan kekuatan dari pers, terutama dalam demokrasi. Sebuah headline-nya pada Jumat pekan kemarin membuat pemerintah Turki, perdana menteri dan kepala jenderalnya dua hari lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Apa yang terjadi?
Pekan lalu, Taraf menurunkan berita yang berisi dokumen “Action Plan to Fight Reactionaryism.” Berita ini segera saja menjadi sesuatu yang menggemparkan Turki karena memaparkan rencana rahasia militer dalam mengenyahkan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dan juga gerakan Gülen yang saat ini menjadi banyak harapan rakyat Turki. Para ahli politik menyebut hal ini sebagai konspirasi.
Jika saja skenario itu tidak terendus pers dan jadi terlaksana, maka bisa dipastikan Turki akan kembali ke peristiwa masa lampau pada 28 Februari 1997 ketika intevensi militer merusak pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Partai Islam saat itu. Peristiwa itu ditandai dengan intimidasi dan terror pada kalangan religi tertentu. Banyak orang yang masuk daftar hitam, dipecat dari pekerjaannya atau diberhentikan dari posisinya di universitas atau akademi karena keyakinan mereka Islam.
Ketika itu, media menurunkan berita bahwa tokoh-tokoh Islam di Turki terlibat skandal seks, pemerasan dan pencurian (korupsi), dan kejahatan lainya—sesuatu yang di kemudian hari terbukti hanya fitnah belaka.
Menurut Sedat Laçiner, pengamat politik Turki, hal ini sudah disiapkan sejak enam atau tujuh tahun yang lalu. “Intinya dari dokumen militer ini adalah kudeta. Ini adalah cara-cara yang dipakai untuk menciptakan polarisasi dan menciptakan perang di jalanan, dan memecah belah umat. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2003 dan campur tangan asing sangat kental, dan mereka tak pernah berhenti. Inilah mental militer Turki. Sasarannya bukan hanya partai (Islam) saja, tapi juga yang lebih besar daripada itu.”
Plot skenario ini begitu jelas yaitu mengadukan gerakan Gülen dengan golongan sekuler Turki. Bukan itu saja, plot ini juga menyulut ketegangan antara etnik dan grup reliji yang berbeda, seperti suku Turki-Kurdi, Alevi-Sunni. Dokumen rahasia ini berjudul “Lahika” dan jelas-jelas menyusun sebuah rencana besar dalam mengenyahkan kelompok Muslim konservatif (fundamentalis) di Turki, memanipulasi pengadilan, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan media.
Kemungkinan terburuk yang mungkin timbul saat ini adalah dituduhnya oarng-orang tak berdosa sebagai teroris (dengan kamus asing), dengan bukti-bukti kuat yaitu penyimpanan senjata dan amunisi berbahaya lainnya yang sebelumnya telah direncanakan oleh milter. Prioritasnya jelas yaitu si tertuduh akan diadili tanpa adanya pengadilan militer terlebih dahulu. Skenario ini sudah berjalan di beberapa negara, dan menunjukan kesamaan.
Lantas, bagaimana perkembangan saat ini? Pemerintah, militer, dan media Turki tengah menghadapi tes sesungguhnya. Dan ada dua konsep besar yang bisa muncul.
Pertama, jika dokumen ini otentik, hukuman harus diberikan kepada pihak-pihak terkait yang jelas-jelas akan melaksanakan kudeta militer. Semua jaringan illegal harus dihapuskan dan perubahan radikal harus segera dibawa ke tengah-tengah masyarakat Turki.
Kedua, ada pasal dari dokumen Kode Keamanan Internal Staf Jenderal Turki (TSK) yang direvisi. Yaitu pasal 35 yang yang pro-kudeta oleh militer sebagai kekerasan langsung dan semangat demokrasi. Selama pasal ini ada, berbunyi “Adalah tugas dari kekuatan militer untuk melindungi Turki dan Republik Turki seperti yang dicantumkan dalam Konsitusi, maka kemungkinan untuk kudeta militer akan selalu sangat besar di negara ini.
Bahkan, jika pun dokumen ini otentik, mentalitas kudeta militer tak akan pernah hilang tanpa mengubah cara pandang dan tanpa adanya langkah yang kongkret. (sa/fg/tz)
