Sementara dunia usaha lesu, perusahaan gulung tikar, pengangguran meningkat. Jika tak terkendalikan maka kerusuhan dan penjarahan terjadi dimana-mana. Pemerintah akan goyah.
Default bukan tak berisiko, ketika mendengar negara sudah gagal bayar saja, efek psiko-politis akan terjadi. Mungkin IMF dapat membantu hingga negara melakukan restrukturisasi pembayaran.
Akan tetapi belajar dari pengalaman tahun 1998, turunnya IMF justru mempercepat keruntuhan Pemerintahan Soeharto. IMF bukan lembaga yang steril dari misi politik global.
Kini desakan agar Jokowi mengundurkan diri sudah terdengar, bahkan ada yang masuk melalui proses hukum pula.
Memang yang terbaik adalah mengundurkan diri secara sukarela, agar suksesi berjalan baik, konstitusional, dan muncul figur baru yang kompeten.
Jika harus melalui kekacauan masif dan Jokowi diturunkan secara paksa walau masih dalam garis konstitusional, maka implikasi politiknya tentu buruk. Biaya politik jauh lebih mahal.
Oleh karenanya “warning” BPK harus diperhatikan serius.
Kepercayaan harus dibangun. Evaluasi mendasar dan jalin solidaritas nasional, setop kriminalisasi ulama dan aktivis, buka kran demokrasi, serta mulailah langkah yang menggambarkan terjadi ishlah dan pertobatan nasional.
Jika tidak, maka gagal bayar (default) adalah sinyal bahwa Jokowi memang harus turun baik pelan-pelan ataupun cepat. Tak perlu menunggu proses pembusukan (decaying) hingga tahun 2024.
M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.
[RMOL]
