eramuslim.com – Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan tiga negara di Afrika Timur mengenai kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke Sudan, Somalia, dan Somaliland.
Informasi ini pertama kali diungkap oleh pejabat AS dan Israel yang dikutip oleh kantor berita The Associated Press (AP) pada Jumat, 14 Maret 2025.
Menurut laporan tersebut, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa diskusi ini berlangsung dalam kerahasiaan tinggi. Namun, sejauh mana perkembangan pembicaraan serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak masih belum jelas.
Sebagai imbalan atas penerimaan warga Palestina, AS dan Israel disebut-sebut menawarkan berbagai insentif, termasuk bantuan finansial, diplomatik, dan keamanan.
Seorang pejabat AS yang terlibat dalam negosiasi mengonfirmasi bahwa ada pembicaraan dengan Somaliland mengenai berbagai bidang kerja sama.
“Kami melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS dengan imbalan pengakuan,” ungkapnya.
Somaliland, yang memisahkan diri dari Somalia dan memiliki populasi lebih dari 3 juta jiwa, masih berusaha mendapatkan pengakuan internasional. Presiden barunya, Abdirahman Mohamed Abdullahi, diyakini menjadikan pengakuan ini sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Sementara itu, alasan Somalia untuk mempertimbangkan opsi menampung warga Palestina masih belum jelas, mengingat negara tersebut selama ini dikenal sebagai pendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Penyelarasan geopolitik terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” ujar Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi.
Di Sudan, dua pejabat yang berbicara secara anonim mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump sebelumnya telah menghubungi militer Sudan untuk membahas kemungkinan menerima warga Palestina.
Salah satu pejabat menyebut bahwa diskusi ini sebenarnya telah dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump. Dalam pembicaraan tersebut, AS menawarkan bantuan militer terhadap kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), serta bantuan rekonstruksi pascaperang dan insentif lainnya.
Namun, kedua pejabat Sudan menegaskan bahwa gagasan tersebut telah ditolak.
“Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata salah satu pejabat Sudan.
Rencana pemindahan paksa warga Palestina ini pun langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara Timur Tengah, yang menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
“Pemindahan paksa warga Palestina adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi,” ujar profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout, seperti dikutip Al Jazeera.
Qarmout menegaskan bahwa pemerintah di seluruh dunia harus menolak usulan tersebut dan tidak bekerja sama dengan Israel dalam skenario apa pun.
“Banyak negara di Afrika masih berjuang melawan warisan kolonial. Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat kolonialisme. Mereka [Israel] harus diekspos dan masuk dalam daftar yang memalukan,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS maupun Israel mengenai laporan ini. Sementara itu, kecaman terus berdatangan dari berbagai pihak yang menilai rencana pemindahan paksa ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan minggu ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai pendukung emigrasi “sukarela” warga Palestina, mengatakan bahwa Israel tengah mencari negara-negara yang bersedia menerima mereka.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Israel sedang menyiapkan departemen emigrasi yang sangat besar dalam Kementerian Pertahanan.
(Sumber: RMOL)
