free hit counters
 

77 Persen Rakyat Mesir Setuju Perubahan

Mashadi – Senin, 14 Rabiul Akhir 1432 H / 21 Maret 2011 06:05 WIB

Rakyat Mesir telah memilih mendukung perubahan konstitusi, menurut hasil resmi dirilis pada hari Minggu malam. Lebih dari 77 persen pemilih mendukung perubahan, hasil referendum itu diumumkan oleh komite tertinggi peradilan negara itu, di mana mayoritas rakyat menyetujui perubahan.

Sekitar 18 juta orang Mesir pergi ke TPS pada hari Sabtu, atau 41 persen dari jumlah suara pemilih. Ini adalah hasil yang lebih baik daripada selama tiga puluh tahun pemilihan kekuasaan Presiden Mubarak. Kemungkinan sangat kecil terjadi kecurangan yang dilakukan pemerintah, seperti pemilihan parlemen tahun lalu, yang hanya 25 persen rakyat yang ikut pemilih, dan mungkin 10 persen, menurut beberapa sumber.

Panitia mengatakan bahwa 171.190 suara yang batal. Ada laporan pada hari Sabtu bahwa beberapa surat suara tidak distempel.

Pemilih menyetujui paket sembilan perubahan yang berhubungan dengan pemilihan umum. Termasuk persyaratan untuk calon independen dalam pemilihan presiden.

Ketentuan lain membatasi presiden hanya dua periode selama empat tahun (saat ini, tidak ada batasan). Referendum itu juga menghapus tentang undang-undang darurat yang sudah berlangsung selama tiga puluh,sejak Mubarak berkuasa.

Hitungan Cepat

Mayoritas mengatakan "Ya" yang membuka jalan bagi pemilihan parlemen, dimana junta militer telah mengatakan akan diadakan pada bulan Juni.

Di Mesir, ada dua kekuatan politik utama, yaitu partai berkuasa Nasional Partai Demokrat (NDP) dan Ikhwanul Muslimin, yang menyetujui "ya" pada referendum. Kritik mengatakan itu karena mereka mendapat keuntungan dari jadwal cepat untuk pemilu.



Sebagai partai politik yang mapan, mereka akan memiliki keunggulan dalam memobilisasi sumber daya dan kandidat.

Partai oposisi di negara itu semua suara mengatakan "tidak", seperti yang dilakukan koalisi aktivis pemuda yang memimpin revolusi yang menggulingkan mantan Presiden Hosni Mubarak.

Salah satu ketentuan, pasal 189 direvisi, mengharuskan parlemen baru untuk menunjuk majelis konstitusional dalam waktu enam bulan. Kelompok tersebut akan bertanggung jawab untuk menyusun sebuah konstitusi yang sama sekali baru, yang – jika disetujui dalam referendum terpisah – akan berlaku tahun depan.

konstitusi Mesir yang ada, meskipun diubah, tetap ditangguhkan: Itu tidak memungkinkan untuk pemerintahan militer, sehingga junta militer itu segera berakhir an setelah mengambil kekuasaan. (aljz/mh)

Dunia Islam Terbaru