Al-Bashir Usir Semua LSM dan Lembaga Bantuan Asing dari Sudan

Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir mengusir semua lembaga bantuan asing yang beroperasi di negaranya dan memberi waktu sampai akhir tahun ini bagi lembaga-lembaga bantuan asing itu untuk meninggalkan Sudan.

Bashir menuding lembaga-lembaga tersebut tidak lebih sebagai agen mata-mata yang menjalankan operasi spionase di Sudan.

"Kita harus membersihkan negara ini dari para mata-mata. Dalam jangka waktu satu tahun, kami tidak mau melihat lagi ada lembaga bantuan asing yang berhubungan dengan rakyat Sudah," ujar Bashir dalam orasi di depan para pendukungnya di ibukota Sudan, Khartoum.

Ia juga menyatakan, "Jika mereka ingin memberikan bantuan, tinggalkan saja bantuan-bantuan itu di bandara atau pelabuhan. Biarkan lembaga-lembaga nasional yang mengurusnya untuk rakyat kami."

Sebelumnya, pemerintahan Bashir sudah mengusir 13 LSM asing, termasuk LSM asal Inggris, Oxfam. Bashir menuding LSM-LSM itu melakukan kegiatan mata-mata atas perintah dari International Criminal Court (ICC), mahkaman internasional yang baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Bashir dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Namun Bashir mengabaikan surat perintah itu dan mengecam Dewan Keamanan PBB serta lembaga International Monetary Fund (IMF) sedang berusaha mengembalikan kolonialisasi di Sudan dan mencuri sumber-sumber alam di Sudan.

Sementara itu, para pejabat bantuan kemanusiaan PBB mengatakan, pengusiran yang dilakukan Bashir terhadap LSM-LSM dan lembaga bantuan asing akan mempengaruhi distribusi bantuan ke Darfur dalam beberapa minggu ini.

"Sedikitnya, 50 persen kiriman bantuan ke Darfur akan terpengaruh," kata Elisabeth Byrs-juru bicara Kordinasi Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB-dari Jenewa pekan kemarin.

Lembaga bantuan dan LSM asing yang berada di Darfur, mempekerjakan sekitar 6.500 pekerja kemanusiaan. Mereka memberikan layanan bagi 4,7 warga Darfur berupa makanan, tempat berteduh dan perlindungan dari aksi-aksi kekerasan oleh kelompok yang bertikai di Sudan. (ln/prtv)