Aleg Jerman Desak Negara Islam Dukung Zona Larangan Terbang di Libya

Setidaknya satu negara Muslim harus ikut ambil bagian dalam memaksakan zona larangan terbang di atas Libya, seorang politisi senior Jerman mengatakan Selasa kemarin (8/3).

Ruprecht Polenz, ketua parlemen Jerman Komite Urusan Luar Negeri, mengatakan kepada Reuters bahwa Liga Arab juga harus kembali bergerak untuk mencegah pemimpin Libya Muammar Gaddafi melakukan serangan udara menyerang pejuang pemberontak.

Polenz tampaknya lebih berhati-hati tentang gagasan zona larangan terbang yang sedang digodok di PBB oleh Inggris dan Perancis dari rekan seniornya dari kubu konservatif, Philipp Missfelder, yang mengatakan sebelumnya bahwa Jerman harus bergabung dalam setiap misi untuk memberlakukan zona larangan terbang terhadap Libya.

"Seperti zona yang akan dibentuk, namun setidaknya satu negara Islam harus ikut ambil bagian," kata Polenz, anggota partai CDU Kanselir Angela Merkel. "Ini tidak cukup jika Dewan Keamanan PBB hanya memberikan mandat."

Pemerintah Jerman belum mengatakan secara eksplisit apakah akan mendukung Inggris dan Perancis, tetapi Menteri Luar Negeri Guido Westerwelle mengatakan pekan lalu bahwa Jerman percaya setiap intervensi militer asing akan menjadi kontraproduktif.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Jerman akan memiliki suara untuk zona larangan terbang jika diajukan kepada badan PBB. Namun semua misi militer Jerman di luar negeri memerlukan persetujuan parlemen.

Amerika Serikat telah mengungkapkan beberapa keraguan tentang zona larangan terbang, dan Polenz mengatakan hal itu penting untuk menghindari tuduhan bahwa Barat atau aliansi militer NATO campur tangan di kawasan Arab. "Ini sama pentingnya bagi Liga Arab untuk membicarakan zona tersebut," katanya menegaskan.

Polenz mengatakan Uni Afrika, yang Libya menjadi anggotanya, juga harus terlibat dalam keputusan menerapkan zona larangan terbang di Libya.

Missfelder, juru bicara politik luar negeri CDU di parlemen, mendukung zona larangan terbang,

"Jerman harus sepakat di Dewan Keamanan untuk penciptaan zona tersebut," katanya kepada Reuters.

"Jika zona disetujui, sebagai anggota Dewan Keamanan Jerman tidak akan dapat melarikan diri dari tanggung jawabnya."

Dia tidak mengatakan bagaimana Jerman bisa berpartisipasi, namun mengatakan zona tidak bisa dikenakan tanpa persetujuan AS.

Pemerintah AS sejauh ini menolak tekanan dari beberapa anggota parlemen untuk intervensi langsung, namun NATO telah mulai melakukan pengawasan 24 jam terhadap Libya dengan pesawat pengintai AWACS.

Pesawat AWACS NATO operasionalnya berbasis di Jerman dan sekitar sepertiga dari personil AWACS adalah militer Jerman. (fq/aby)