Pemerintah Amerika Serikat menghadapi gugatan hukum karena telah memerintahkan pembunuhan terhadap warga negara Amerika, yang dituduh memiliki link ke jaringan teroris.
Pada hari Senin kemarin (30/8), American Civil Liberties Union (ACLU) dan Center for Constitutional Rights mengajukan gugatan hukum itu, memprotes perintah pembunuhan termasuk salah satunya yang ditandatangani oleh negara Presiden Barack Obama, terhadap Anwar Al-Awlaki, seorang ulama kelahiran Amerika, yang diidentifikasi oleh Gedung Putih sebagai salah seorang pemimpin Al-Qaidah, menurut laporan Reuters.
"Sebuah program yang mengotorisasi membunuh warga AS, tanpa pengawasan peradilan, tanpa proses jatuh tempo atau tanpa mengungkapkan standar adalah inkonstitusional, melanggar hukum Amerika," kata Anthony Romero, direktur eksekutif ACLU, dalam sebuah pernyataan.
Dalam mengambil tindakan gugatan hukum ini, lembaga tersebut mewakili Nasser Al-Awlaki, ayah ulama Anwar Al-Awlaki.
Al-Awlaki lahir di New Mexico dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di Virginia, sebelum akhirnya pindah ke Yaman, di mana dia dikabarkan saat ini tinggal.
AS baru-baru ini menuduh dia memiliki hubungan denganseorang Nigeria muda yang telah dilatih oleh al-Qaidah di Yaman dan gagal meledakkan bom di pesawat AS pada Hari Natal tahun lalu. Otoritas AS juga mengatakan al-Awlaki juga terhubung dengan tentara AS yang membunuh 13 tentara di Fort Hood Texas tahun lalu.
Washington telah resmi memerintahkan Central Intelligence Agency, yang lebih dikenal sebagai CIA, untuk membunuh ulama tersebut.
Pada bulan Juli, dilaporkan Al-Awlaki mengatakan bahwa masa depan yang suram bagi upaya Obama untuk mendirikan sebuah pijakan militer di Yaman.
"Jika George W. Bush dikenang sebagai presiden Amerika yang terjebak di Afghanistan dan Irak, tampaknya Obama ingin dikenang sebagai presiden yang ingin Amerika terjebak di Yaman," dikutip AP atas pesan audio Al-Awlaki.
Dennis Kucinich anggota parlemen dari kubu Republik juga menyajikan sebuah RUU yang melarang pembunuhan di luar hukum Amerika terhadap orang yang dicurigai bekerja dengan kelompok-kelompok teroris sebagai respon langsung terhadap perintah Gedung Putih.(fq/prtv)