.jpg)
Khalid Misy’al, Kepala Biro Politik Hamas menandaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan mengakui entitas Israel. Tapi Hamas membuka peluang untuk berdialog di atas syarat gencatan senjata jangka panjang dengan Zionis Israel. Misy’aal dalam dialognya dengan harian Al-Hayat Al-Jadiida, terbit di Palestina, mengatakan, “Kami mutlak tidak akan mengakui keabsahan negara Zionis yang berdiri di atas tanah kami, baik untuk menghapus kesalahan yang dilakukan pihak lain, maupun untuk mencari solusi bagi masalah orang lain.”
Dalam makalah yang ditulisnya di harian yang sama, bertajuk “Bagi Siapa Saja yang Peduli Terhadap Masalah ini”, Misy’al-mengatakan, bahwa Hamas siap berdialog dengan syarat gencatan senjata jangka panjang dengan Israel. “Jika kalian siap menerima prinsip gencatan senjata jangka panjang, maka kami juga siap membuka pintu dialog dengan kalian dengan sejumlah syarat,” tulisnya.
Hingga saat ini pihak AS dan UE masih terus mendesak Hamas dalam dua hal, yakni melucuti senjata dan mengakui eksistensi Israel. Pengakuan eksistensi Israel itu, menurut AS dan Uni Eropa harus teraplikasi dalam perubahan piagam deklarasi pendirian Hamas yang memuat penghancuran negara Zionis Israel. Tapi Misy’al-menolak seruan seperti itu. Ia menegaskan bahwa Hamas hanya akan menadahkan tangan untuk berdamai dengan orang-orang yang memang peduli terhadap perdamaian hakiki yang berdiri di atas keadilan.
Tekanan terhadap Hamas untuk mengakui entitas Israel juga datang dari kepala negara tetangga Palestina, Mesir. Presiden Mesir Husni Mubarak meminta Hamas mengakui Israel dengan mengatakan, “Jika Hamas ingin mendirikan pemerintahan, maka ia harus mengakui Israel. Tak ada yang akan berhasil jika tidak mengakui eksistensi Israel.” Dalam wawancaranya dengan wartawan harian berbahasa Ibrani Yodiot Aharonot, Mubarak meminta Israel untuk bersabar sampai Hamas menetapkan langkah setelah kemenangannya. “Saya yakin para pimpinan Hamas tidak ingin mendirikan pemerintahan teroris,” ujar Mubarak.
Mubarak telah melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu, Mahmud Abbas disebutkan tidak akan meminta Hamas mendirikan pemerintahan baru, selama Hamas tidak mengakui Israel dan mengabaikan persyaratan lainnya. Namun salah satu petinggi Palestina lainnya segera menafikan bila Abas meletakkan poin pengakuan terhadap Israel dalam syarat dialog Hamas dengan Israel. (na-str/iol)
