Pengadilan pemerintah kudeta Mesir telah melarang semua kegiatan Ikhwanul Muslimin , dan memerintahkan pihak berwenang untuk menyita seluruh aset kelompok tersebut , televisi pemerintah melaporkan .
Pengadilan juga melarang ” lembaga cabang dari atau milik Ikhwan , ” kata kantor berita negara MENA melaporkan pada hari Senin , aturan ini membatasi sayap politik gerakan itu , yang Partai Kebebasan dan Keadilan .
Keputusan itu muncul di tengah tindakan keras terhadap Ikhwanul setelah ribuan demonstran Islam gugur dalam operasi pihak polisi yang membubarkan aksi duduk , yang memicu gelombang kekerasan nasional .
Pengadilan Kairo ” memutuskan untuk melarang semua kegiatan Ikhwanul Muslimin . Menurut putusan , setiap lembaga yang beroperasi dengan berkoordinasi dengan Ikhwanul Muslimin , atau didanai oleh itu , akan dilarang juga.
Itu termasuk setiap organisasi/kelompok/yayasan yang dibuat oleh anggota Ikhwan .
Keputusan itu membuka pintu bagi diizinkannya tindakan keras yang lebih luas pada jaringan Ikhwanul Muslimin , yang meliputi organisasi sosial yang telah menjadi kunci membangun dukungan akar rumput masyarakat .
Para hakim penjilat di Pengadilan Kairo juga mendesak dan memerintahkan ” penyitaan semua dana kelompok , aset , bangunan ” dan mengatakan bahwa sebuah komite independen harus dibentuk oleh Kabinet untuk mengelola uang tersebut sampai perintah hasil pengadilan akhir dikeluarkan .
Ikhwanul Muslimin memiliki 10 hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut , setelah itu perintah pengadilan mulai berlaku . ‘
Ikhwan kembali dilarang dari sejarah 85 tahun masa pendiriannya. Namun setelah 2011 penggulingan diktator Hosni Mubarak , Ikhwan diperbolehkan untuk bekerja secara terbuka , membentuk sebuah partai politik dan naik ke tampuk kekuasaan dalam serangkaian pemilu di pasca – Mubarak .
Pemerintah kudeta yang dibentuk militer baru sekarang menuduh Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi ” terorisme ” , dan polisi telah menangkap sedikitnya 2.000 anggotanya , termasuk hampir semua pemimpin tertingginya .
” Ini adalah keputusan yang totaliter , ” kata salah satu pemimpin kelompok Ikhwan , Ibrahim Moneir dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera . ” [ The Brotherhood ] akan tetap ada dengan bantuan Allah , bukan karena perintah oleh pengadilan el – Sisi , ” tambahnya , mengacu pada kepala militer Jenderal Abdel Fattah el – Sisi , yang memimpin penggulingan Morsi pada 3 Juli .
” Ikhwanul Muslimin merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Mesir . Korupsi dan bermotif politik atas keputusan peradilan tidak bisa mengubah itu , ” kata pemimpin Ikhwan itu melalui posting Twitter -nya , dalam menanggapi putusan pengadilan . (Aljazeera/KH)
