Pemerintah Israel mengakui bahwa blokade atas Gaza bukan merupakan blokade keamanan, tetapi sebenarnya adalah tindakan "perang ekonomi" terhadap Hamas, kata sebuah kelompok hak asasi manusia Israel.
Menanggapi gugatan lembaga hukum yang berbasis di Tel-AvivLegal Center for Freedom of Movement(Gisha), pemerintah Israel menjelaskan blokade terhadap Gaza sebagai pelaksanaan hak dari perang ekonomi, situs mcclatchydc.com melaporkan pada hari Rabu (9/6).
"Suatu negara memiliki hak untuk memutuskan untuk memilih untuk tidak terlibat dalam hubungan ekonomi atau memberikan bantuan ekonomi kepada pihak lain dalam sebuah konflik, atau melakukan operasi operasi dengan menggunakan ‘perang ekonomi’," kata pemerintah Israel dalam sebuah tulisan di situs McClatchy yang diperoleh dari Gisha.
Gisha menggugat pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang blokade, pengadilan tinggi Israel memutuskan untuk mendukung kelompok hak asasi manusia, dan pemerintah Israel telah menyampaikan pernyataannya awal tahun ini.
Dokumen itu membuktikan bahwa Israel tidak menerapkan blokade untuk alasan lain, tapi lebih sebagai hukuman kolektif bagi penduduk Palestina di Gaza, kata direktur Gisha Sari Bashi.
Selain itu, seorang juru bicara pemerintah Israel, yang berbicara pada kondisi anonimitas, mengatakan pada situs McClatchy pada hari Rabu bahwa pemerintah akan terus mengurangi blokade yang telah berlangsung selama tiga tahun namun tidak bisa mengangkat embargo secara total selama Hamas masih menguasai Gaza.
Dalam laporan yang dikeluarkan hari Selasa lalu, Gisha mengatakan bahwa militer Israel memungkinkan hanya 97 item yang berbeda untuk boleh masuk ke Jalur Gaza, dibandingkan dengan lebih dari 4.000 item yang masuk sebelum Juni 2007, AFP melaporkan.
Laporan itu juga mengatakan bahwa warga Gaza diberi akses ke barang-barang yang tidak memiliki tujuan militer yang jelas, seperti jahe, kertas, sayuran, dan alat musik.
"(Israel) melarang pengiriman ke Gaza sebagian besar margarin yang ditujukan untuk penggunaan industri dan mengizinkan dalam bentuk paket kecil margarin untuk konsumsi rumah tangga," kata Gisha.
"Pelarangan ini termasuk melarang masuk karet, lem, dan nilon, yang digunakan dalam produksi popok di Jalur Gaza, namun memungkinkan pengiriman popok yang diproduksi di Israel," tambah laporan Gisha.(fq/prtv)
