Sebuah pengadilan tinggi Turki pada Rabu kemarin (20/10) mengancam partai-partai politik yang berupaya untuk mencabut larangan jilbab di kampus-kampus bersamaan dengan partai oposisi sekuler telah muncul untuk menghindari janji mereka sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut.
Sebuah usaha untuk mencabut larangan jilbab tersebut dikutip sebagai alasan pada masa lalu untuk menutup partai-partai politik di Turki.
Pelarangan jilbab telah mendominasi agenda negara sejak pekan lalu ketika Dewan Pendidikan Tinggi (Yok) baru saja bergerak untuk menghilangkan peraturan pelarangan kontroversial jilbab di kampus-kampus universitas. Dewan YOK telah mengirim surat edaran ke Istanbul University, memberi peringatan pihak administrasi universitas bahwa mereka tidak boleh para mahasiswa berjilbab mereka berada di dalam kelas.
Pertemuan antara Partai yang berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan pihak sekuler utama dari kubu oposisi Partai Republik Rakyat (CHP) dalam rangka mencapai konsensus tentang masalah ini, tidak menghasilkan kesepakatan pada saat CHP menolak untuk memberikan anggota mereka ke komisi parlemen yang akan mengatasi masalah tersebut.
Partai Rakyat Republik (CHP) menuduh AKP memiliki "agenda rahasia" dan menolak tawaran AKP dengan mengatakan "kami tidak akan bergabung dengan komisi itu, kami memiliki kondisi lain," langkah yang bertentangan dengan janji sebelumnya yang diucapkan CHP.
Kemal Kilicdaroglu, pemimpin CHP, sebelumnya mengatakan selama kampanye pada referendum baru-baru ini, partainya bersedia untuk memecahkan masalah jilbab di Turki.
"Kami menuntut komisi yang akan dibentuk tanpa prasyarat atau prasangka. Sikap CHP adalah bertujuan untuk mempengaruhi orang, bukan pada sebuah solusi," kata Bekir Bozdag, ketua kelompok AKP di parlemen, dalam sebuah konferensi pers.
Mehmet Sandir, ketua kelompok parlemen nasionalis dari MHP, mengatakan masalah jilbab harus diselesaikan di parlemen, meningkatkan kemungkinan aliansi dengan AKP dalam masalah ini.
Partai AKP secara intensif melakukan pertemuan dengan partai-partai oposisi setelah ada perintah dari Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, pemimpin partai untuk memecahkan kebuntuan dalam persoalan jilbab di Turki.
Dalam pidato selama pertemuan AKP di Kızılcahamam, Erdogan mengatakan ia memerintahkan wakil kepala kelompok AKP di parlemen untuk mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari partai politik lain, untuk membahas langkah-langkah politik yang harus diambil untuk mencabut larangan jilbab.
Ancaman Pengadilan
Di sisi lain, hanya beberapa menit setelah pertemuan AKP-CHP, kejaksaan resmi dari Mahkamah Agung Banding Turki mengeluarkan pernyataan tertulis memberikan peringatan kepada -partai partai politik terhadap langkah mereka dalam mencabut larangan jilbab, dengan mengklaim usaha AKP dan yang lainnya mengancam kesekuleran negara Turki.
Turki sebelumnya memang berusaha untuk mengangkat larangan jilbab.
Pada awal Februari 2008, AKP yang berkuasa dengan dukungan dari oposisi Partai Gerakan Nasionalis (MHP) melewati amandemen konstitusi yang akan mencabut larangan mengenakan jilbab hanya di kampus universitas.
Namun, setelah banding oleh CHP sekuler dan sekutunya, Partai Kiri Demokrat (DSP), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa DPR telah "melanggar" prinsip konstitusional sekularisme Turki ketika melewati amandemen untuk menghapus larangan jilbab dan membatalkan amandemen.
Pernyataan itu berdasarkan klaim sebelumnya yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mengenakan jilbab tidak diperbolehkan di ruang publik.
"Keputusan dan ketentuan dari badan politik harus sesuai dengan peradilan tinggi dan hukum internasional," kata pernyataan itu.
Larangan Jilbab diperkenalkan pada tahun 1997 ketika militer yang kuat Turki menggulingkan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh partai konservatif. Larangan itu berlaku untuk para mahasiswi maupun perempuan yang bekerja di sektor publik. Wanita dengan jilbab saat ini tidak diperbolehkan untuk masuk fasilitas militer, termasuk rumah sakit dan tidak dapat bekerja di lembaga-lembaga publik.
Namun dalam perkembangannya, ibu negara Turki pada Selasa lalu bisa dengan bebas melenggang di atas karpet merah dalam acara resmi kenegaraan, yang di mana pada masa lalu hal tersebut sangat terlarang. Dan usaha dari petinggi perempuan di partai AKP untuk memuluskan adanya calon anggota legislatif berjilbab maju dalam pemilu mendatang juga menjadi catatan penting bagi ‘kelangsungan’ diakomodasikannya wanita berjilbab pada sektor publik yang ada di Turki.(fq/wb)
