Para keluarga korban yang tewas selama pemberontakan rakyat Mesir membagikan pernyataan mereka di depan gedung televisi negara Jumat kemarin (24/6), menuntut pengadilan terhadap mantan Presiden Hosni Mubarak dan para pejabat Mesir lainnya.
Mereka menuduh Mubarak bertanggung jawab atas kematian orang yang mereka cintai. Pernyataan itu juga mengatakan mantan Menteri Informasi Anas al-Fiqqi harus diadili karena menghasut pembunuhan terhadap demonstran selama "perang unta" di lapangan Tahrir.
Mantan menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Tarek Kamel adalah salah satu mantan pejabat yang harus dituntut atas perannya dalam memotong koneksi internet dan layanan telepon selama aksi protes rakyat, bersama dengan mantan Menteri Kesehatan Hatem al-Gabaly yang mengirim ambulans yang digunakan untuk mentransfer amunisi kepada polisi, bukan mengambil pengunjuk rasa yang terluka ke rumah sakit, kata pernyataan itu.
Para keluarga korban meminta Marsekal Hussein Tantawi, kepala Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Abdel Aziz al-Gendy, menteri keadilan, agar menggantikan hakim yang menangani kasus mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly dengan sekelompok hakim yang akan bekerja secara eksklusif dalam persidangan sampai mendapat kesimpulan. Mereka juga mengatakan pengadilan terhadap mantan pejabat era Mubarak harus disiarkan di televisi. (fq/amay)
