Perundingan antara pemerintah Philipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) berlangsung hari Selasa (8/12) di Kuala Lumpur Malaysia. MILF bersedia kembali ke meja perundingan setelah dibentuk tim International Contact Group (ICG) yang tugasnya memantau kedua belah pihak jika tercapai kesepakatan perdamaian.
ICG beranggotakan sejumlah diplomat asing dari Inggris, Jepang, Turki dan perwakilan dari beberapa organisasi internasional antara lain Muhammadiyah Indonesia. Anggota tim dari Inggris dan Jepang hadir dalam pembukaan perundingan.
"Kami berharap perundingan kali ini membawa hasil bagi upaya menciptakan perdamaian dan kedua belah pihak menandatangani kesepatan perdamaian itu," kata pemimpin senior MILF, Eid Kabalu.
Sementara juru runding pemerintah Philipina, Rafael Seguis mengaku yakin dan optimis perundingan akan menghasilkan kesepakatan damai yang adil, permanen dan bisa diterima serta membawa manfaat bagi komunitas Muslim di Mindanao dan seluruh rakyat Philipina.
"Tugas kita ke depan masih penuh tantangan, masih banyak yang harus kami lakukan," tukas Seguis.
Pemerintah Philipina menangguhkan perundingan damai dengan MILF yang seharusnya dilaksanakan tahun 2008 dan mengabaikan proses perdamaian yang sudah berlansung selama 11 tahun untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Philipina dan kelompok Muslim di wilayah Selatan.
Manila memutuskan penangguhan itu setelah Mahkamah Agung Philipina membekukan hasil perundingan soal pembentukan "tanah air" bagi komunitas Muslim di Selatan, karena protes dari kelompok Kristen di wilayah itu. Pembatalan tersebut membuat situasi di Philipina Selatan kembali panas dan menimbulkan krisis kemanusiaan.
Lebih dari 700.000 orang mengungsi karena konflik bersenjata kembali pecah. Dari jumlah itu, 250.000 orang masih berada di pusat-pusat evakuasi yang tersebar di seluruh wilayah Mindanao. (ln/iol)
