.jpg?w=1140&ssl=1)
Setelah melakukan voting, parlemen Irak mencapai kata sepakat untuk menggunakan bendera Irak yang baru. Bendera baru Irak ini menjadi simbol perubahan dari era Saddam Hussein ke era baru.
Parlemen membahas masalah bendera ini, atas permintaan kelompok minoritas Kurdi yang mengatakan bahwa bendera Irak yang lama mengingatkan pada masa pemerintahan Saddam Hussein.
Tidak ada pertentangan yang berarti dari perwakilan etnis dan agama di parlemen Irak soal bendera baru Irak tersebut. Sekitar 110 dari 165 anggota parlemen dari kalangan Sunni, Syiah, Arab dan Kurdi mendukung bendera yang warna dasarnya tetap merah, putih dan hitam. Namun gambar tiga bintang berwarna hijau di tengah-tengah bendera, yang melambangkan motto Partai Bath-partai Saddam Hussein-yaitu persatuan, kebebasan dan sosial, dihilangkan. Sedangkan kata Allahu Akbar dalam tulisan Arab berwarna hijau di tengah bendera itu, tetap disematkan.
Masalah warna tulisan Allahu Akbar sempat menjadi perdebatan di parlemen. Blok Kurdi menginginkan tulisan Allahu Akbar berwarna kuning, warna simbol bangsa Kurdi. Permintaan itu ditolak, karena warna kuning akan sulit terlihat di atas latar belakang warna putih.
Perubahan bendera ini pernah diupayakan oleh pemerintahan interim AS pada tahun 2004, tapi ditolak rakyat Irak. Wilayah Kurdistan di utara Irak, bahkan sempat melarang pengibaran bendera Irak di gedung-gedung pada tahun 2006, yang memicu perdebatan antara kalangan Kurdi dan Perdana Menteri Nouri al-Maliki. Masyarakat Kurdi menolak mengibarkan bendera lama, karena bendera itu mengingatkan pada era Saddam Hussein yang melakukan pembunuhan terhadap ribuan masyarakat Kurdi pada akhir tahun 1980-an.
Bendera baru Irak sifatnya sementara, dan hanya akan dipakai selama satu tahun, sampai parlemen menentukan akan seperti bendera Irak yang akan dipakai. Kepala bidang kebudayaan di parlemen, Mofeed al-Jazarie mengatakan, "Kami tidak sedang berusaha membuat bendera baru, tapi kami bergerak cepat untuk membuat bendera baru yang sifatnya sementara, yang akan dikibarkan dalam konferensi parlemen di Arbil."
Konferensi parlemen itu merupakan konferensi parlemen negara-negara Arab, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Maret mendatang di ibukota Kurdistan, Arbil. (ln/aljz)
