Partai Islam yang Menjunjung Syariat Dilarang di Bangladesh, Demonstrasi Meluas

jamaat islami bangladeshPolisi dan para demonstran bentrok dalam demonstrasi umum selama 48 jam , Demonstrasi dilakukan oleh massa  partai Islam terbesar di Bangladesh, karena adanya putusan pengadilan  yang membatalkan pendaftaran partai mereka di Komisi Pemilihan Umum.

Ratusan ribu pendukung partai Jamaat-e-Islami turun ke jalan di dua daerah Meherpur, sebuah wilayah bagian barat ibukota, Dhaka, kata polisi pada hari Selasa.

Kebanyakan usaha kecil dan toko-toko memilih tutup di Dhaka, sementara bus pada terminal kota terganggu juga karena adanya pemogokan.

Sejumlah batalion polisi anti huru hara serta kendaraan lapis baja dikerahkan di titik kunci di Dhaka untuk mencegah kemungkinan tindakan kekerasan.

Stasiun TV melaporkan bahwa pendukung Jamaat memblokir jalan-jalan dan membakar ban sebagai simbolis pemogokan.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan kerumunan massa, media lokal melaporkan.

Setidaknya 50 orang, termasuk 10 polisi, terluka dalam bentrokan.

Seorang juru bicara kepolisian metropolitan Dhaka mengatakan kepada AFP bahwa lima demonstran ditangkap selama demonstrasi.

Pada tanggal 1 Agustus lalu , sebuah  Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Partai Jamaat-e-Islami telah melanggar ketentuan konstitusional sekularisme negara itu hanya karena Partai Islam itu ingin menerapkan hukum Islam, atau Syariah.

Karena keputusan pengadilan tersebut , partai tersebut  dilarang mengambil bagian dalam pemilu berikutnya.

Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS pada Senin mengecam penangkapan seorang aktivis terkemuka Bangladesh atas tuduhan  palsu oleh pemerintah setelah tindakan keras mematikan terhadap protes di bulan Mei lalu.

Human Rights Watch menuntut pembebasan segera Adilur Rahman Khan yang dijemput paksa oleh polisi di depan kediamannya di ibukota pada Sabtu.

“Penangkapan Adil Khan tampaknya merupakan upaya untuk membungkam salah satu kritikus paling vokal atas pemerintah Bangladesh sebelum pemilu nasional,” Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah AS juga mendesak Bangladesh untuk membebaskan Khan, mengatakan penahanannya memiliki “efek dingin” pada masyarakat sipil. (Aljazeera/Dz)