Pembunuhan lebih dari seratus orang pendukung Presiden Mohamed Mursi telah memicu komentar kecaman dari organisasi-organisasi Muslim di dunia, menuntut pengutukan internasional untuk pertumpahan darah.
“Kami mendesak diakhirinya pembantaian yang sedang berlangsung atas aktivis pro-demokrasi di Mesir oleh pasukan yang menerima miliaran dolar dari pembayar pajak Amerika,” kata Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan, yang dikeluarkan pada hari Sabtu, 27 Juli menyerukan kepada pemerintahan Obama untuk tegas mengutuk pembunuhan puluhan demonstran pro-demokrasi oleh pasukan keamanan Mesir.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan: “Saya menyerukan kepada pemerintah Mesir untuk menghormati hak protes damai, untuk menghentikan penggunaan kekerasan terhadap demonstran, termasuk penggunaan senjata tajam.
Sebuah badan payung organisasi Muslim India juga mengutuk apa yang disebut “pembunuh serangan tak beralasan” oleh tentara Mesir terhadap para demonstran damai di Kairo dan Alexandria.
“Tentara Mesir mengekspos negara untuk perang sipil dengan serangan terus menerus terhadap para demonstran tidak bersenjata dan damai, menewaskan sekitar 300 dan ribuan terluka sejak kudeta pada 3 Juli,” Dr Zafarul-Islam Khan, Presiden Muslim Seluruh India Majlis-e-Mushawarat (AIMMM), mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 27 Juli.
“Setiap cara lain untuk mengubah mandat rakyat adalah ilegal dan sama saja dengan pengkhianatan tingkat tinggi.” Ujarnya.
Pemimpin Muslim India menuduh tentara Mesir bekerja sama dengan beberapa pemimpin politik yang kalah dalam pemilihan umum yang lalu dan beberapa tokoh masyarakat sipil, telah merebut kekuasaan untuk “menggeser Presiden terpilih secara sah dan pemerintahannya.”
Dia menambahkan bahwa militer Mesir itu “bermain api dan mengekspos negara mereka untuk perang saudara yang panjang .”
Dr Khan mengajukan tuntutan ke Amerika Serikat, negara-negara Barat lainnya dan India untuk memutus hubungan dengan para pemimpin militer Mesir dan memaksa mereka untuk mengembalikan status quo tanpa prasyarat.
“Demokrasi tidak memiliki arti lain kecuali menghormati hasil kotak suara. Keluarnya mereka dari proses demokrasi adalah sebuah lelucon jika mandat yang sah sebelumnya telah dibatalkan secara ilegal, “tambahnya.(OI.Net/KH)
