Pemerintah Inggris menyatakan akan memutus hubungannya dengan lembaga Muslim Council of Britain (MCB)-wadah organisasi warga Muslim terbesar di Inggris Raya-jika lembaga Muslim itu tidak memecat Dr Dawud Abdullah, salah satu deputi MCB.
Pemerintah Inggris tidak senang Dr Abdullah ikut menandatangani Deklarasi Gaza di Istanbul. Inggris menuding deputi MCB itu telah menunjukkan dukungannya pada kekerasan dan ekstrimisme. Dalam surat yang dikirimkan oleh Hazel Blears-Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Pemerintahan Lokal-pada MCB disebutkan bahwa pemerintah Inggris prihatin setelah mengetahui Abdulla menjadi salah satu dari 90 tokoh Muslim se-dunia yang menandatangano deklarasi berisi dukungan terhadap Hamas, pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Palestina.
"Kami tidak punya kewenangan untuk menyuruh Abdullah mundur, tapi kami akan mempertimbangkan kembali hubungan kami dengan organisasi Muslim itu jika tidak menyelesaikan masalah ini," kata Blears.
Namun MCB menolak desakan pemerintah Inggris itu dan menuding pemerintah Inggris sudah berupaya melakukan intervensi ke dalam tubuh MCB. Dalam keterangan pers hari Minggu kemarin, MCB menegaskan komitmennya menentang tindak kekerasan yang terjadi di manapun, di seluruh dunia.
Dawud Abdulla yang juga salah seorang pendiri MCB mengaku tidak menyangka pemerintah Inggris akan mengeluarkan pernyataan keras hanya karena ia ikut menandatangani deklarasi mendukung Gaza. Menurutnya, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam urusan internal MCB dan mendikte siapa saja yang boleh menjadi pengurus MCB.
Dr Abdulla adalah satu dari tiga deputi MCB yang dipilih oleh komunitas Muslim di Inggris Raya untuk memimpin MCB. Sebagai seorang deputi, Abdulla mewakili sikap MCB yang sudah jelas dalam berbagai isu dunia Islam, termasuk tentang Palestina. Bagi MCB, berdasarkan hukum internasional, rakyat Palestina berhak untuk melakukan perlawanan atas penjajahan dan tindakan brutal yang dilakukan Israel.
Dalam deklarasi yang ditandatangani Abdulla di Istanbul disebutkan bahwa Palestina harus dibebaskan dari penjajahan Israel dan rakyat Palestina punya hak untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Deklarasi itu juga menegaskan bahwa Hamas adalah gerakan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Palestina untuk memegang tampuk pemerintahan di negeri itu.
"Prinsip-prinsip itu sejalan dengan hukum internasional dan seluruh anggota PBB dibawah piagam PBB wajib membantu rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya," kata Abdulla.
"Masalahnya ada pada pemerintah Inggris sendiri, yang selama ini memberikan bantuan pada penjajah," sambung Abdulla.
Komite MCB menggelar rapat pada Sabtu malam di Birminghan untuk membahas masalah ini dan hasilnya, mereka mendukung Dr Abdulla. Komite MCB juga menolak tuntutan pemerintah Inggris yang meminta MCB untuk memecar Abdulla.
"Komite mendukung Dr. Abdulla dan menolak tuntutan bahwa ia harus mundur dari jabatannya," kata Kamal Halbawy, pendiri dan tim penasehat MCB. (ln/iol/aby)
