Mesir sangat menolak setiap upaya Israel untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gaza, Presiden Mesir Hosni Mubarak mengatakan hal tersebut Rabu kemarin (23/6).
Berbicara sebelum bertemu dengan pejabat dari partai yang berkuasa Partai Demokratik Nasional (NDP), Mubarak menyatakan bahwa Mesir akan bekerja ke arah mengangkat blokade Israel terhadap Jalur Gaza, dan menekankan bahwa masalah Palestina ini akan tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Mesir, situs berita Mesir Al-Masry Al -Yaom melaporkan.
"Kami menolak upaya yang dilakukan oleh Israel, kekuatan pendudukan, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mereka terhadap jalur Gaza dan meletakkan masalah itu kepada Mesir," katanya.
Mubarak juga memperingatkan terhadap keretakan yang tumbuh antara Gaza dan Tepi Barat, yang ia gambarkan sebagai wilayah yang diduduki yang merupakan milik sebuah negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota," situs berita tersebut mengutip pernyataannya.
Mesir sendiri telah membantu Israel dengan menutup Jalur Gaza dalam beberapa tahun terakhir dan menolak untuk membuka perbatasan Rafah, satu-satunya perlintasan yang tidak berada di bawah kendali Israel.
Kairo juga telah membangun sebuah tembok baja untuk mengganggu jaringan terowongan lintas perbatasan yang digunakan oleh warga Palestina untuk mengirimkan kebutuhan dasar mereka ke wilayah yang diblokade Israel tersebut.
Komentar Mubarak ini datang beberapa saat setelah Israel mengumumkan pada hari Ahad lalu bahwa mereka akan mengizinkan barang-barang "sipil" masuk ke Gaza dengan tetap menjaga keamanan ekstra ketat dengan adanya pembatasan untuk mencegah masuknya senjata dan pejuang Palestina memanfaatkan hal itu untuk memasuki wilayah Palestina.
Setelah serangan brutal Israel terhadap Mavi Marmara yang memicu kemarahan di dunia Muslim dan Arab, Mesir melakukan upaya untuk menjauhkan diri dari pengepungan Israel dengan membuka perbatasan Rafah tanpa batas.
Sebelumnya pada bulan Juni, Israel mengatakan Kairo-lah yang mendorong Tel Aviv untuk meningkatkan blokade atas Gaza untuk memaksa penduduk miskin wilayah itu bangkit melawan pemerintah Hamas yang terpilih secara demokratis di wilayah itu – sebuah klaim yang ditolak keras oleh Kementerian Luar Negeri Mesir.(fq/mna/prtv)
