Turki Peroleh Nama-Nama Tentara Israel yang Menyerang Mavi Marmara

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Turki atas Laporan Palmer, kepala jaksa Istanbul mendekati intelijen Turki dalam upaya meminta untuk diungkapkan identitas para tentara Israel yang terlibat dalam serangan Mei 2010 di kapal Mavi Marmara, yang menyebabkan sembilan warga sipil Turki tewas .

Permintaan itu muncul setelah jaksa Turki mendekati pemerintah Israel untuk informasi serangan Mei lalu, tetapi tidak menerima tanggapan.

Sementara itu, seorang pengacara yang berafiliasi dengan lembaga amal Turki IHH yang mengorganisir armada kebebesan tahun lalu – mengklaim organisasi mereka telah menyerahkan jaksa daftar dengan lebih dari sepuluh nama tentara IDF yang melakukan serangan di atas kapal Mavi Marmara, surat kabar Turki al-Zaman melaporkan pada Jumat kemarin (9/9).

"Kami telah menyerahkan daftar untuk jaksa Istanbul dan sedang menunggu surat perintah penangkapan," kata Jaksa Ramzan Turk, menambahkan bahwa daftar ini berdasarkan informasi yang diterima oleh tentara IDF lain yang "menyesali insiden itu dan memberi saya nama-nama prajurit yang melakukan penyerangan. "

Ramzan mencatat bahwa tentara Israel yang menyediakan nama-nama rekannya tersebut tidak mengambil bagian dalam serangan itu.

Selain klaim Zaman, jaksa kabarnya juga mendekati intelijen untuk mendapatkan daftar nama, sebuah langkah yang akan memungkinkan untuk memulai proses melawan pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, mantan Kepala IDF Gabi Ashkenazi, Komandan Angkatan Laut Laksamana Eliezer Marom dan pejabat lain yang terlibat dalam serangan armada.

Para prajurit yang berpartisipasi dalam pengambilalihan mungkin menghadapi tuduhan pembunuhan berencana dan penyiksaan, kata laporan itu.

Sementara itu, diplomat Ankara pada hari Jumat kemarin menekankan bahwa Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Afrika utara tidak termasuk kunjungan ke Jalur Gaza.

"Turki tidak ingin membuat marah pemerintah Mesir," jelas seorang pejabat Ankara.(fq/ynet)