Eramuslim – Kantor berita Reuters mencoba mengidentifikasi sejumlah alasan di balik kampanye penangkapan ulama dan pemikir Arab Saudi oleh [ihak Kerajaan. Sampai saat ini, puluhan ulama dan pemikir ditahan tanpa penjelasan resmi dari pemerintah Riyadh.
Dalam laporannya beberapa waktu lalu, kantor berita yang bermarkas di Inggris menyatakan bahwa kampanye ini bersamaan dengan spekulasi luas bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz ingin menyerahkan kursi raja ke anaknya Pangeran Muhammad bin Salman. Putra Mahkota Saudi ini sudah mendominasi dalam kebijakan ekonomi, diplomatik dan internal pemerintahan Saudi.
Alasan selanjutnya kampanye penangkapan terjadi karena terkait dengan perselisihan yang berkembang antara Arab Saudi dan sekutunya di satu sisi, dan Qatar di sisi lain.
Faktor lain, munculnya seruan aktivis oposisi Saudi yang hidup di pengasingan untuk menggelar demonstrasi pada Jumat besok memprotes keluarga Kerajaan. Mereka menyebut aksi itu dengan Gerakan 15 September.
Reuters menambahkan, keluarga Alu Su’ud (penguasa Saudi) melihat gerakan Islam ancaman terbesar kekuasaannya. Mereka menjadikan gerakan Islam musuh utama.
Terkait tuduhan legal yang diarahkan kepada ulama dan aktivis, pihak berwenang Saudi menuduh mereka mata-mata dan memiliki hubungan dengan gerakan di luar negeri, di antaranya Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam daftar teroris Saudi. Tuduhan lainnya, mereka dianggap mendapat dana dan mendukung dua negara (yang tidak disebutkan namanya) dengan tujuan membahayakan dan mengacau keamanan Saudi.
Dalam hal ini, Dinas Keamanan Saudi mengaku pihaknya memantau aktivitas orang-orang yang bekerja untuk kepentingan asing yang bertujuan menyerang Arab Saudi dan kepentingannya. Orang-orang yang terlibat kemudian ditangkap dalam waktu bersamaan. Mereka terdiri dari warga Saudi dan asing. Saat ini tengah dilakukan penyelidikan.
Sementara itu, sumber portal Al-Khalij Al-Jadid mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap ulama terjadi karena mereka menolak mengikuti arahan Kantor Kerajaan untuk menyerang Qatar. Para ulama itu didatangi langsung oleh utusan Kerajaan namun mereka tetap menolak. (Reuters/KI/Ram)
