Eramuslim.com – Kementerian Pertahanan Inggris mengakui bahwa mereka saat ini masih melatih personel militer Israel di wilayah Inggris, meskipun ada tuduhan kejahatan perang terhadap militer Israel.
Pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan dari seorang anggota parlemen dari Partai Buruh. Menteri Angkatan Bersenjata, Luke Pollard, menyatakan pada hari Rabu bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari kerja sama pertahanan rutin antara Inggris dan Israel.
“Sebagai bagian dari keterlibatan pertahanan rutin dengan Israel, Inggris saat ini melatih sejumlah terbatas personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui kursus pelatihan yang berbasis di Inggris,” ujar Pollard.
Inggris secara umum telah menunjukkan dukungan terhadap Israel selama perang di Gaza yang dimulai sejak Oktober 2023. Ini tetap berlangsung meskipun ada tuduhan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga sipil Palestina.
Lebih dari 55.000 warga Palestina telah terbunuh akibat agresi Israel di Gaza, yang oleh sejumlah negara, organisasi hak asasi internasional, dan para pakar dikategorikan sebagai bentuk “genosida”.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Inggris memang menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap sekutunya tersebut. Perdana Menteri Keir Starmer, misalnya, menyebut blokade bantuan Israel ke Gaza sebagai tindakan yang “tidak bisa ditoleransi”.
Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Inggris mengumumkan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir akan dilarang masuk ke Inggris serta seluruh aset mereka di negara itu akan dibekukan.
Namun demikian, pemerintah Inggris tetap dikritik karena masih memberikan bantuan militer kepada Israel.
Lebih dari 300 pegawai di Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri David Lammy bulan lalu. Mereka menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan keterlibatan Inggris dalam serangan Israel ke Gaza.
“Pada Juli 2024, para staf menyampaikan kekhawatiran atas pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel dan potensi keterlibatan pemerintah Inggris,” bunyi isi surat itu. “Dalam periode setelahnya, semakin nyata bahwa Israel mengabaikan hukum internasional.”
Surat itu juga menyebut bahwa ekspor senjata Inggris ke Israel telah berkontribusi pada “pengikisan norma-norma global”. Mereka menyoroti kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar ke London pada April lalu, meskipun ada kekhawatiran pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.
Perang Israel di Gaza dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.
Israel merespons dengan membombardir dan menginvasi Jalur Gaza.
Selain jumlah korban tewas yang sangat tinggi di wilayah yang terkepung, PBB memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan akut yang semakin mendekati bencana kemanusiaan.
Sumber: Middle East Eye
