Ketika Abdurrahman Wahid meninggal banyak orang Cina dan Kristen yang menangis. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Tokoh Nahdiyyin dan PKB, yang pernah menjadi presiden itu, dikenang sebagai ‘bapak pluralisme’ di Indonesia, dan mengubah nasib golongan minoritas yang merasa lebih ‘equal’ diantara golongan-golongan yang ada. Maka, ketika Abdurrahman Wahid meninggal banyak yang takut tidak ada lagi yang melanjutkan warisannya, berupa paham pluralisme.
Karena perhatiannya kepada golongan dan agama minoritas yang begitu lekat, Abdurrahman Wahid, bukan hanya mendapatkan pengakuan di dalam negeri, tetapi tokoh ini, sampai mendapatkan medali penghargaan dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi terkemuka di Amerika Serikat.
Kira-kira bulan Mei 2008, Abdurrahman Wahid dan Sinta Nuriyah (isterinya), diundang ke Amerika Serikat oleh lembaga Shimon Wiesental Center (SWC), untuk menerima Medali of Velor (medali keberanian), atas jasa-jasa Abdurrahman Wahid, yang telah gigih mengembangkan paham pluralisme di Indonesia. Ketika berlangsung di acara penyerahan Medal of Velor itu, Abdurrahman Wahid dan Sinta Nuriah didampingi oleh sebagian besar tokoh-tokoh Yahudi di Amerika Serikat, seperti Holland Taylor (CEO Lib For All), dan Rabbi Marvin Hier (pendiri SWC), dan menurut Majalah News Week, ia merupakan Rabbi paling berpengaruh di Amerika Serikat.
Tentu, ba’da reformasi dan berakhirnya rejim Soeahrto, dan datangnya kebebasan, lahirlah partai-partai politik. Di zaman Soeharto partai politik dibatasi, dan hanya ada tiga partai politik, Golkar, PPP, dan PDI. Tetapi, partai-partai politik di era Soeharto itu, hanyalah sebagai etalase sebuah ‘bunga’ demokrasi, yang bernama partai politik. Tetapi, peran mereka dibatasi, dan hanya Golkar yang boleh eksis, serta secara efektif menjadi alat legitimasi politik penguasa.
Di era reformasi, Abdurrahman yang juga tokoh Nadhiyyin itu, mendirikan partai, yang dikenal sebagai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan menolak partai yang bercorak dan berideologi Islam. "Partai Islam itu eksklusif, dan tidak dapat menjadi wadah semua golongan", ucapnya. Asas dan tujuannya bercorak nasionalis, dan tidak bercirikan partai Islam. Cita-cita Abdurrahman Wahid, menginginkan agar PKB menjadi wadah semua golongan, bukan hanya golongan Islam, tetapi lebih bersifat pluralis dan inklusif.
Memang sebuah ideologi baru, yang sekarang terus mereduksi pikiran-pikiran kalangan yang masih berorientasi kepada pandangan pemikiran Islam, yang berkaitan dengan politik, terus menyerang kalangan-kalangan yang masih menginginkan Islam sebagai landasan dalam berpolitik. Golongan yang masih menggunakan jargon dan idiom Islam, khususnya dalam berpolitik, dihadapkan pada stigmatisasi dengan garis keras, fundamentalis, dan eksklusif. Sehingga, para pemimpin dan tokoh Islam, mereka kedodoran dan menyerah, mengganti jalan dan garis perjuangan mereka menjadi sekuler.
Abdurrahman Wahid, yang kemudian memimpin gerakan politik bernama PKB itu, maju dalam pemilu, tahun 1999, dan hanya mendapatkan suara 11,3 persen. Tidak sampai mencapai 15 persen. Ini hanyalah menggambarkan betatapun, ibaratnya sudah mengubah ‘fashion’ (dandanan) tetap saja tidak dapat menarik golongan non-muslim untuk memilih PKB.
Tetapi, memang Abdurrahman Wahid, bernasib mujur dengan dukungan Amin Rais, yang menggalang ‘Poros Tengah’ berhasil mengangkat tokoh Nahdhiyyin itu menjadi Presiden, mengalahkan tokoh PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Tetapi, jabatan yang dipegang Abdurrahman Wahid, hanya seumur jagung, tak lama berkuasa, dan ditumbangkan dari kekuasaannya oleh gabungan partai-partai yang tidak nyaman dengan segala ulah Presiden Abdurrahman dengan ‘Brunei Gate’ dan ‘Bulog Gate’. Dan, kini suara PKB di pemilu 2009, lebih kecil lagi, hanyalah 5 persen.
Lain halnya dengan tokoh Muhammadiyah dan reformasi Amien Rais, di awal reformasi mendirikan partai, yang tidak memakai ‘embel-embel’ Islam. Partai yang didirikannya lebih terbuka. Pengurusnya beraneka ragam golongan. Ada orang Kristen, Katholik, dan Budha. Semua menjadi skondan Amien, dan ikut menakhodai kapal yang baru di bentuk, yang diberi nama, ‘Partai Amanat Nasional’ (PAN).
Amien Rais, yang kala awal reformasi memenuhi undangan Dr. Anwar Haryono, untuk memimpin Partai Bulan Bintang, tetapi Amin menolak memimpin partai baru, yang lebih bercorak Islam itu. Sebelumnya, Amien juga diajak oleh para aktivis dakwah, yang dipimpin Hilmi Aminuddin, untuk mendirikan partai baru, tetapi waktu itu Amien menolak. Bahkan, waktu itu kalangan aktivis dakwah , mengirim Abu Ridho dan Dr. Salim Segaf al-Jufri ke Yogya dan Solo, mengajaknya mendirikan partai politik Islam, tetapi ia tetap menolak.
Kalangan aktivis dakwah, melihat Amien Rais lebih cocok bagi mereka, karena desertasinya diambil di Mesir, tentang Ikhwan, tetapi sekali lagi Amien tetap menolak. Sebuah pandangan yang sangat khas dilontarkan oleh Amien, yang lulusan Chicago itu, ketika menanggapi kalangan mantan eks Partai Masyumi, untuk mendirikan Partai Islam, mengatakan, “Partai Islam itu seperti baju, dan terlalu sempit buat diri saya,” ucap Amien.
Sekalipun PAN sudah bercorak inklusif dan pluralis, tetapi suaranya di pemilu 1999, hanya lah 7,4 persen. Dan di pemilu 2009, juga tak lebih besar, hanya sekitar 7.8 persen. Tidak sampai 10 persen. Inilah sebuah ironi. Orientasi suara (kuantitas) yang dikejar dalam rangka mendapatkan kekuasaan, dan melalui cara membuang jati dirinya, dan menolak menggunakan simbol dan prinsip Islam, kenyataannya tidak juga dapat menambah suara.
Sekarang Amien menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN, dan menjadi lebih dekat dengan SBY, dan tidak kedengarannya lagi sikap kritisnya. Ketika berlangsung Pansus Bank Century, PAN di paripurna DPR memilih opsi A. Ternyata Amin sudah tidak lagi bergigi, dan yang menentukan adalah Hatta Rajasa, yang lebih dekat dengan SBY.
Lalu, Hilmi Aminuddin, yang sebagai ‘the new comers’ dalam kehidupan politik nasional ini, dan mulai menggeliat sejak usai pemilu 2004. Sebelumnya tidak pernah kedengaran secara terbuka dalam kehidupan politik nasional. Bahkan, ketika awal partai berdiri, Hilmi menolak untuk memimpin partai, karena alasannya kawatir partai yang baru lahir akan terbenani, karena ayahnya Danu, seorang tokoh DI/NII.
Di tahun 1999, gerakan dakwah, yang dibangun para aktivis dakwah itu, masih belum nampak pengaruhnya secara politik, karena baru didirikan dan hanya menadapatkan 7 kursi di parlemen, atau 1.5 persen. Peranannya belum begitu kelihatan, dan tidak terlalu terlibat dalam kekuasaan, dan lebih fokus ke dalam Partai, meskipun, waktu itu sesudah Abdurrahman Wahid, terpilih menjadi presiden, PKS menempatkan presiden partainya, duduk di kabinetnya Abdurrrahman Wahdi, dan diangkat menjadi menteri kehutanan. Karena, kesertaan PKS di dalam ‘poros tengah’ yang mendukung Abdurrahman Wahid menjadi presiden.
Tetapi, ketika partai yang awalnya menyatakan diri sebagai partai dakwah, sejak usai pemilu tahun 2004, mulai menonjol peranannya. Terutama, sejak pemilihan presiden 2004, Hilmi sudah terlibat dalam ‘power games’ (permainan kekuasaan), dan dengan suara partai yang dulunya bernama PK dan menjadi PKS itu, mendapatkan 45 kursi atau setara dengan 7,5 persen suara, Hilmi merasa memiliki leverage (daya tawar) dengan kekuatan politik lainnya. Maka, disinilah Hilmi Aminuddin mulai, melakukan banyak lobi politik, dan bertemu dengan tokoh-tokoh politik nasional. Termasuk dengan Presiden SBY.
Pemilu presiden 2004, Majelis Syuro PKS, memutuskan mencalonkan Amin Rais sebagai calon presiden. Karena visinya Hilmi Aminuddin yang diterjemahkan dalam politik, yaitu ‘mendukung siapa yang diprediksikan menang’ (al muhtamal rojih fauzuhu), dan inilah logika dan doktrin politik Hilmi Aminuddin, yang sampai sekarang ini masih dipendomani, maka keputusan Majelis Syuro yang memilih Amin Rais, yang pada dasarnya Hilmi Aminuddin tidak menyetujui keputusan itu, dan ia menganjurkan untuk tetap memilih Jendral Wiranto, yang kala itu berpasangan dengan Shalahudin Wahid, adik Abdurrahman Wahid, dan diusung partai Golkar dan PKB serta partai lainnya, dan ia yakini akan menang.
Padahal, dalam pemilihan yang dilakukan oleh anggota Majelis Syuro itu, Amin Rais mendapatkan suara 39, Wiranto mendapatkan suara 9, Hamzah Has mendapatkan 1 suara, dan yang abstaian 3 suara. Artinya, yang memilih Amin Rais mayoritas, tetapi Hilmi tetap menolak hasil keputusan Majelis Syuro itu, dan menyerukan untuk memilih Jendral Wiranto.
Tetapi, Amin gagal dan Wiranto pun gagal. Dan, tinggal Mega dan SBY. Selanjutnya, Majelis Syuro PKS mengambil posisi mendukung SBY, hingga kini. Semuanya tujuannya untuk memperbesar ‘spear’ (otot) politiknya di masa yang akan datang, menjelang pemilu 2014. Sikap perlu tetap mendukung SBY, tujuan adalah sebagai payung politik, yang dapat mengayominya.
Kemudian, pemilihan presiden 2004, SBY memenangkannya. Tentu, PKS masuk kabinet, dan ikut terlibat dalam pengelolaan kekuasaan (pemerintahan), di mana dalam kabinet periode tahun 2004-2009, setidaknya ada tiga orang menteri dari PKS, yaitu Yusuf Ashari sebagai Menteri Perumahan, Adyaksa Dault sebagai Menteri Olahraga, dan Anton Aprianto sebagai Menteri Pertanian. Inilah hasil musyarakah (koalisi) atau dukungan politik kepada Presiden SBY.
Meskipun, selama periode 2004-2009, belum nampak yang dihasilkan oleh PKS, yang bertujuan melakukan perbaikan (ishlah) terhadap pemerintahan, begitu juga kadernya di parlemen. Malah PKS terlibat dalam kebijakan pemerintah yang tidak populer di mata rakyat, seperti ikut mendukung kanaikan BBM, soal import beras, dan keluar dari penyelidikan pansus BLBI, yang merugikan negara Rp 650 triliun.
Sekarang periode kedua jabatan Presiden SBY, di mana PKS tetap konsisten mendukung SBY, dan dalam kabinet periode 2009-2014 ini, kader PKS yang masuk kabinet, seperti Suharna menjadi Menristek, Salim Segaf al-Jufir Menteri Sosial, Tifatul Sembiring Menkominfo, dan Suswono menjadi Menteri Pertanian.
Tetapi, dibandingkan dari pemilu 1999 ke pemilu 2004, perolehan suara PKS mengalami peningkatan 600 persen, sedangkan pemilu 2009 ini, suara PKS mengalami stagnan, tidak berubah secara signifikan, yaitu hanya 7,8 persen.
Padahal, PKS sudah melakukan berbagai langkah akrobatik politik untuk memperbesar perolehan suaranya, dan isu menjadi partai terbuka, sudah dilontarkan saat Mukernas pertama di Bali tahun 2008. Pilihan Mukernas di Pulau Dewata, dan kunjungan elite PKS ke sejumlah tokoh Hindu Bali itu, tujuannya untuk menggambarkan kepada publik, bahwa PKS tidak eksklusif.
Waktu itu, sebagai ketua pemenangan pemilu 2009, adalah Anis Matta, gagal mendongkrak suara PKS secara signifikan. Di Jakarta suara PKS turun 31 persen dibandingkan dengan pemilu 2004. Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, membuat langkah seperti mengangkat dan memberi gelar pahlawan dan guru bangsa Soeharto, karena asumsinya Soeharto memiliki pengikut jutaan, dan akan memilih PKS, serta memberikan berbagai hadiah kepada anak para pahlawan, tetapi tetap saja suara PKS di pemilu 2009, tidak banyak berubah. Boleh dikatakan eksperiman yang sangat spekulatif, tanpa mempertimbangkan psychologis rakyat, yang masih belum lupa dengan kedzaliman Soeharto, maka sampai ada media yang memelesetkan PKS dengan : ‘Partai Kesengsem Soeharto’.
PKS juga gagal mengusung tokohnya Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada Presiden SBY, dan justru SBY memilih Boediono, tapi kenyataannya PKS tetap menerima Boediono, serta hadir dalam pendeklarasian pasangan SBY-Boediono, di gedung Sabuga Bandung. Karena, konstalasi politik yang ada, menunjukkan adanya perubahan, dan Hidayat Nurwahid sudah tidak prioritas lagi. Ada protes dari PKS, tetapi semuanya berakhir, sesudah SBY bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Dan, Hidayat Nurwahid sudah cukup menjadi Ketua MPR, dan bahkan PKS juga tidakmemperjuangkannya lagi sebagai Ketua MPR, dan ikut mendukung Taufik Kemas, sesuai dengan keinginan Presiden SBY.
Sekarang, PKS menyelenggarakan Munas kedua di Hotel The Ritz Carlton, dan Hilmi Aminuddin, selaku ketua Majelis Syuro, telah menegaskkan PKS sebagai partai terbuka, bagi semua golongan. Meninggalkan sikap eksklusif, dan menjadi inklusif. Tidak lagi menjadi partai dakwah,yang dengan jargon, bersih, peduli, dan profesional. Tetapi, PKS menjadi partai terbuka yang diorientasikan bagi semua golongan, khususnya golongan non-muslim dapat menjadi anggota dan pengurus Partai PKS.
Abdurrahman Wahid, Amien Rais, dan Hilmi Aminuddin, dan dengan versinya masing-masing tidak lagi mengangkat prinsip-prinsip Islam menjadi tujuan dan cita-citanya dalam membangun negara ini. Karena, takut dituduh sebagai kelompok yang eksklusif atau fundamentalis dan kawatir tidak mendapatkan dukungann politik dari kaum minoritas di Indonesia.
Bahkan PKS harus perlu mengundang Dubes AS Cameron Hume, di acara Munasnya. Langkah ini dianggap penting sebagai komunikasi politik dengan negara adi kuasa, yang mempunyai pengaruh politik secara global.
Maka, kalangan minoritas sekarang mendapatkan pembela dan pelindung baru, sesudah Abdurrahman Wahid tidak ada, yaitu PKs, yang menjadi partai terbuka dan pluralis. Mereka kaum minoritas menjadi sangat senang, termasuk kaum pluralis, sepertki Ulil Abshor Abdala yang mensyukuri atas perubahan sikap PKS, yang lebih dekat dengan mereka.
Di Indonesia, ternyata, baru Partai Masyumi, yang secara gigih berani memperjuangkan prinsip-prinsip Islam, bahkan mereka di Konstituante, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Bukan Pancasila. Para pemimpin Masyumi itu, umumnya berpendidikan sekolah Belanda, dan mereka tidak berlatar belakang syariah, tetapi mereka ‘ all out’ berani memperjuangkan nilai-nilai Islam menjadi dasar negara.
Mereka para pemimpin Masyumi hidup dengan sangat puritan, bersih, sangat bersahaja, tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Ketika mereka meninggal tidak meninggalkan harta dan kekayaan yang melimpah. Natsir, Roem, Prawoto, Syafruddin Prawiranegara, Kasman, Sukiman, serta Isa Anshori, sangat bersaja.
Dan, Masyumi tetap menjadi Partai Islam terbesar sepanjang sejarah politik Indonesia, sejak merdeka. Di pemilu 1955 mendapatkan suara 20 persen.
Mereka bukan hanya menjadi pemimpin politik, tetapi mereka menjadi negarawan, yang sangat dihormati. Natsir, Roem, Syafrudin, Kasman, Prawoto, Sukiman, dan Isa Anshori, memberikan sumbangan bagi masa depan Indoensia sesudah kemerdekaan.
Para pemimpin politik sekarang ini ibaratnya, seperti tentara yang sudah kalah sebelum berperang. Mereka menyangka dengan mengubah subsantasi partainya menjadi partai terbuka, dengan meninggalkan dan mengebiri Islam, serta menjadi partai yang inklusif dan pluralis dapat menjadi partai besar?
Faktanya secara empirik, teori itu sudah batal. PKB dan PAN menjadi partai kerdil, meskipun sudah dengan cara meninggalkan Islam. Mungkin nasib PKS tak akan jauh dari kedua partai itu. Mereka hanyalah berilusi. Menggapai kekuasaan dengan langkah-langkah yang penuh artifisial.
Mestinya, langkah yang diambil tetap menyakini Islam, dan mengamalkan dengan penuh kesungguhan. Rakyat atau umat tidak hanya melihat ‘jargon-jargon’, atau permainan kata-kata yang mereka sampaikan lewat media-media, tetapi apakah para pemimpin partai itu sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat atau umat?
Apakah mereka tipe pemimpin yang memiliki akhlak mulia, seperti jujur, amanah, dan tidak mementingkan diri mereka sendiri? Sehingga dapat menjadi suri tauladan. Atau hanya sekumpulan orang-orang yang ambisius dengan kekuasaan. hmn. Wallahu’alam. hmn.
