free hit counters
 

Kegagalan Demokrasi Di Thailand

Saad Saefullah – Rabu, 11 Jumadil Akhir 1431 H / 26 Mei 2010 08:00 WIB

Seminggu sebelum Angkatan Darat Thailand memberangus demonstran anti-pemerintah dari Bangkok dan mengusir mereka kembali ke rumah-rumah pedesaan mereka, seorang wartawan di harian Departemen Luar Negeri di Washington bertanya; "Akankah ada ‘implikasi yang lebih luas’ tentang demokrasi di negara itu?"

Jjuru bicara departemen bersangkutan, Philip J. Crowley, menjawab, "Ada celah yang mendasar di dalam masyarakat Thai dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini dan mengembangkan masyarakat sipil dan inklusif adalah melalui negosiasi damai."

Ini bisa dimengerti. Seperti diketahui "sweeping" sebagai konfrontasi di Bangkok mencapai klimaks minggu-minggu terakhir. Hal semacam ini telah terjadi di Thailand sebelumnya. Pertanyaan sang wartawan itu mengusik semua orang yang mengagungkan demokrasi.

Kekacauan Bangkok ini merupakan acara yang sangat penting dan mengganggu, seperti yang terlihat dari pantai jauh dari Amerika Serikat, karena ilustrasi kegagalan dari model demokrasi yang selalu disokong oleh Amerika; tidak hanya di Asia Tenggara namun di seluruh dunia.

Dan, dengan kebanyakan negara di sekitar Thailand, termasuk China, Myanmar dan Vietnam, bisa disebut sebagai satu komaprtemen dalam segala urusan, mulai dari partai, alternatif otoriter, dan cara demokratis yang tampak agak lemah dan tidak stabil di Asia.

"Siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari Thailand yang akan menjadi negara yang lebih lemah?" Tanya Robert D. Kaplan, seorang penulis di Pusat Keamanan Amerika. Jawabannya adalah: (mungkin) orang Cina. "Selama beberapa dekade, Thailand adalah benteng Amerika di Asia Tenggara; kuat, stabil, tuan rumah yang dapat dipercaya untuk militer Amerika, yang mengadakan latihan bersama dengan Thailand setiap tahun. Thailand adalah kartu as Amerika dalam lubang di kawasan itu, seperti kembali ke Perang Vietnam. Jadi, dengan Thailand menjadi negara yang lebih lemah yang tidak dapat diambil manfaatnya lagi, maka bayang-bayang bernuansa Cina di kawasan ini tumbuh pesat."

Yang pasti, demokrasi Thailand tidak pernah benar-benar berfungsi. Episode ledakan seperti ini di Bangkok telah terjadi sebelumnya. Dan demokrasi Thai lemah karena korupsi endemik, termasuk pembelian suara yang mencolok di daerah pedesaan.

Tapi selalu ada seorang raja, seseorang yang kuat yang dihormati yang dianggap sebagai moderasi dan stabilisator, dan ada militer yang, agak enggan, mengambil kuasa, kalau hal-hal yang sedang berlansung benar-benar keluar dari kendali.

"Masalah mendasar dari sistem Thailand politik adalah bahwa sebagian besar uang di Bangkok dan sebagian besar suara berada di luar kota Bangkok," kata kata Karl D Jackson, kepala program studi di Asia Tenggara Sekolah Studi Internasional Lanjutan di Universitas Johns Hopkins, yang sepertinya menggambarkan jalan buntu.

Lantas, apakah ada jalan keluar?



Salah satu kemungkinan adalah bahwa kedua faksi utama dalam politik Thailand, elite Bangkok dan mayoritas rakyat, dapat menarik pelajaran dari kekerasan dan perilaku mereka, meskipun ini mungkin berarti, ketika pemilu berikutnya diadakan, yang lain pro -Thaksin atau pemerintah Thaksin sepertinya akan kembali dipilih.

"Thailand tidak benar-benar dalam kondisi seburuk itu," kata Kaplan. "Tidak ada konflik etnis, yang ada hanya rasa identitas nasional yang kuat."

Dalam hal ini, mudah untuk membayangkan apa yang akan dikatakan para pemimpin di tempat-tempat seperti Beijing, menanggapi peristiwa serupa di Bangkok. Namun, tampaknya kegagalan demokrasi di Thailand akan membuat negara besar yang sejak dulu mengangkanginya akan menoleh kepada wajah yang lain. (sa/newyorktimes)

Laporan Khusus Terbaru