Itu termasuk dukungan militer Turki untuk pemerintah sementara Tripoli pro-Ikhwanul Muslimin dan dia sekarang campur tangan di sana secara militer.
“Saya menganggap hari ini bahwa Turki bermain di Libya, sebuah permainan berbahaya dan melanggar semua komitmennya,” kata Presiden Macron pada bulan Juni.
Perdana Menteri Yunani, Kryiakos Mitsotakis, mengecam ‘perilaku agresif’ Turki. Uni Eropa mengancam pada 18 Juli untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar embargo senjata PBB di Libya, meski tanpa menyebutkan satu negara.
Namun Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar melontarkan nada menantang. “Turki akan tinggal di Libya selamanya, tidak akan mundur darinya,” katanya. Apalagi, Erdogan secara terbuka mendukung Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia, dan mengadakan latihan militer dengan tentara Azerbaijan. Rusia kemudian melakukan apa yang disebut latihan militer ‘rutin’ di dekat perbatasan Armenia.
Ambisi kekhalifahan neo-Utsmaniyah Erdogan tidak lagi menjadi agenda politik tersembunyi, karena dia mengumumkan bahwa negaranya sedang berusaha untuk memulihkan apa yang disebutnya ‘Mavi Vatan’ atau ‘Tanah Air Biru’.
Ini mengacu pada dominasi maritim Turki selama era Ottoman di Mediterania Timur dan Laut Aegea. Nama tersebut memberikan rezim Erdogan seorang nasionalis palsu untuk ikut campur secara militer di negara-negara di kawasan itu.
Konversi Erdogan atas Hagia Sophia dari museum menjadi masjid adalah aksi yang dianggap sebagai kemenangan bagi Islam oleh orang-orang seperti Hamas dan Ikhwanul Muslimin.
Erdogan ada di sana untuk pembukaan kembali Hagia Sophia pada 24 Juli 2020, diikuti oleh imam tertinggi Turki, dan presiden Direktorat Urusan Agama, Ali Erbas.
Erbas naik ke mimbar bekas gereja Bizantium sambil membawa pedang sebagai simbol penaklukan, menggunakan tradisi Ottoman yang dibuat oleh Mehmet sang Penakluk. “Hari ini mengakhiri luka yang dalam dan kesedihan di hati orang-orang kami,” kata Erbas dalam khotbahnya.
Sebuah majalah Islamis Turki yang terkait dengan pemerintah menyerukan pendirian kekhalifahan Islam setelah konversi Hagia Sophia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Erdogan dan politisi Turki, termasuk konsultan Erdogan Maksut Serim, mengklaim bahwa Turki akan memiliki fleksibilitas baru pada 2023, ketika Perjanjian Lausanne berusia seabad yang menetapkan perbatasan Turki modern berakhir.
Itu menetapkan panggung untuk ambisi ekspansionis Turki dengan dalih baru dan klaim historis di negara dan wilayah yang menyerah ke Turki di bawah perjanjian itu.
Jalan yang diinginkan Erdogan bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan oleh pendiri Turki modern, Mustafa Kamal Ataturk. Ataturk menekankan sekularisme.
Erdogan malah menggambarkan Republik Turki sebagai ‘kelanjutan dari Kekaisaran Ottoman’ pada 2018, dan dia mencoba untuk menegaskan gagasan itu melalui kekuatan militer dan diplomasi.
