free hit counters
 

Mengungkap Kepentingan Asing di Papua

Redaksi – Jumat, 4 Oktober 2019 09:30 WIB

Bukan rahasia lagi bahwa Papua adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan bagi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan otonomi khusus di Papua sejak tahun 2001.

Meskipun demikian, Papua dan Papua Barat masih merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Hal itu menimbulkan pertanyaan kemana puluhan triliun dana disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua.

Masalah Papua lebih kompleks dari sekadar isolasi dan kemiskinan ekonomi. Meskipun fokus Jokowi pada kebijakan kesejahteraan dan berorientasi pembangunan di Papua adalah penting, uang tidak cukup. Orang Papua memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sebagai warga negara, adalah hak mereka untuk menuntut keadilan, merasa aman, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang bersorak ketika Freeport berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, tidak cukup banyak yang memperhatikan bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di sekitar kompleks penambangan emas besar-besaran tersebut.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan ketika pemerintah Indonesia dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan peristiwa Papua, AS dan sekutu Eropa Baratnya berpotensi “men-Timor Timur-kan” Papua agar lepas dari NKRI, tentu dengan meminta dukungan dari PBB. Dalam pelbagai penelusuran penulis, media-media arus utama tersebut selalu memberitakan aksi pembakaran dan meningkatnya korban jiwa serta pelbagai pelanggaran HAM di Papua.

Maka tidaklah mengherankan, hingga saat ini setidaknya tercatat ada tiga gerakan politik utama yang menghendaki kemerdekaan Papua Barat, yaitu Republik Federal Papua Barat, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan dan Parlemen Nasional Papua Barat. Sejak 2014, kelompok-kelompok tersebut telah bersatu untuk membentuk organisasi tunggal yang disebut Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda, yang Januari lalu sempat memberikan PBB sebuah petisi yang konon ditandatangani oleh 1,8 juta orang yang menyerukan referendum kemerdekaan bagi Papua dan Papua Barat.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Laporan Khusus Terbaru