Palapa Ring: Ketika Indonesia Bangga Gadaikan Kedaulatan Informasi Digitalnya

Pihak British Telecom memperhatikan bahwa saklar-saklar inti ini mengungkap banyak “pembicaraan” yang mencurigakan dan tidak diketahui dengan siapa. Tetapi pembicaraan itu cukup mengkhawatirkan perusahaan dan dilaporkan kepada pihak berwenang Inggris.

Selanjutnya Markas Besar Komunikasi Pemerintah, organisasi intelijen dan keamanan Inggris, mendirikan Pusat Evaluasi Keamanan Dunia Maya (juga dikenal sebagai “CELL”) untuk mempelajari “setiap bagian dari perangkat keras atau perangkat lunak yang ditujukan untuk pasar Inggris” dengan biaya Huawei. Cell juga secara acak mengetest pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang ditujukan untuk infrastruktur Inggris, mencari “kode jahat”.

Pada tahun 2011, BT dan kepala keamanan pemerintah Inggris terbang ke markas besar Cina Huawei di Shenzhen untuk memberi tahu perusahaan Huawei bahwa mereka telah mengidentifikasi dan menemukan bahwa ada masalah dengan peralatannya.

Berdasar penemuan ini kekhawatiran makin membesar setelah fakta dikaitkan dengan sejarah pendiri Huawei 30 tahun lalu yakni Ren Fei adalah mantan Tentara Pembebasan Tiongkok (PLA). Walaupun mungkin Huawei menolak mati-matian bahwa perusahaannya berkait dengan pemerintah Tiongkok dan sahamnya 100% tidak ada yang dimiliki pemerintah. Siapa yang bisa menjamin bahwa Huawei tidak akan tunduk dengan kehendak Pemerintah Tiongkok ke depan untuk membantu membocorkan data yang dimilikinya mengingat kebijakan Tiongkok pada warganya?

Berdasar UU Intelijen, Tiongkok mewajibkan dukungan semua organisasi atau warga negaranya dimanapun berada untuk bantu Tiongkok bila diperlukan. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Intelijen Nasional Cina menyatakan, bahwa organisasi atau warga negara mana pun akan mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan kerja intelijen negara sesuai dengan hukum.

“Kekhawatiran terbesar adalah, bukan apakah mereka ingin melakukannya atau tidak, tetapi potensi mereka dapat dipaksa oleh Partai Komunis Cina untuk memata-matai dan melakukan spionase atas nama Partai Komunis Tiongkok,” kata Fergus Hanson dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia.

“Ada undang-undang di Cina yang mengharuskan semua perusahaan Cina untuk berpartisipasi dalam spionase negara jika mereka diperintahkan untuk melakukannya, “ demikian tambahnya.

Nigel Inkster, penasihat senior di Institut Internasional untuk Studi Strategis dan veteran 30 tahun Badan intelijen Inggris MI6 memperkuatnya dalam pernyataan.  ”Jadi selalu ada risiko bahwa Huawei dalam keadaan tertentu akan dikooptasi oleh negara China untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Nigel.

Sementara hal yang sama juga disuarakan semua Lembaga intelejen AS yang sudah lebih dahulu merekomendasi untuk melarangnya. CIA, FBI, NSA sudah bulat mengajukan ke Komite Intelijen Senat AS untuk melarang total penggunaan Huawei beserta perangkatnya.

Berdasar laporan analisa beberapa pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya, baik yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun menyebutkan bahwa Huawei Marine memang cukup ahli dalam pemasangan kabel bawah laut. Hal ini memberikan kemungkinan kepada PKT untuk menyembunyikan peralatan pengintaian atau memasang perangkat yang mengubah data, yang dapat memutuskan koneksi internet negara lain jika terjadi konflik.

Pejabat tersebut juga menambahkan bahwa, gangguan tersebut dapat dioperasikan dari jarak jauh oleh perangkat lunak manajemen jaringan milik Huawei dan stasiun pendaratan pantai, yang terhubung ke peralatan lain di jaringan berbasis darat.

William Evanina, Direktur Pusat Nasional Kontra Intelijen dan Keamanan AS mengatakan, kabel bawah laut membawa sejumlah besar data telekomunikasi di dunia, dan pemerintah AS dan sekutunya menganggap keamanan kabel sebagai prioritas nomor satu.  “Kami menyadari bahwa ada berbagai kebutuhan anti-spyware untuk kabel bawah laut dan masalah keamanan,” kata Evanina.