free hit counters
 

The Shock Doctrine: Omnibus Law dan Eksploitasi Pandemik

Redaksi – Kamis, 4 Rabiul Awwal 1442 H / 22 Oktober 2020 06:15 WIB

Eramuslim.com – The Shock Doctrine digunakan Naomi Klein untuk menggambarkan taktik brutal selama bencana/pandemik yang menggunakan disorientasi publik setelah kejutan kolektif karena perang, kudeta, serangan teroris, kehancuran pasar, bencana alam, atau pandemik – untuk mendorong tindakan radikal pro-korporasi, yang sulit dilakukan di masa normal (karena akan mendapat perlawanan sengit dari masyarakat).

Taktik ini menerapkan perubahan cepat dan radikal sehingga tak ada ruang untuk membantah. Strategi ini telah menjadi silent partner neoliberalisme selama lebih dari 40 tahun.

Polanya: menunggu krisis (atau bahkan, dalam beberapa kasus, seperti di Chili atau Rusia, membantu memicunya), nyatakan momen yang terkadang disebut “politik luar biasa”, tunda pemberlakuan hukum atau semua norma demokrasi beberapa saat (suspending the laws) – lalu ubah dan imolementasikan semua kebijakan (liberalisasi) yang diinginkan secepat mungkin, selama masyarakat masih shock, disorientasi, bingung, dan tak berdaya untuk melawan .



Klein mengutip Ekonom peraih Nobel Memorial, Milton Friedman: Hanya krisis yang menghasilkan perubahan nyata. Saat krisis itu terjadi, tindakan yang diambil bergantung pada ide-ide yang ada di sekitar.

Krisis itu seperti kanvas putih, setelah sistem yang ada dihancurkan karena bencana/pandemik, maka dimungkinkan lahirnya sistem yang baru.

Krisis ini bisa berupa apa saja, mulai dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, “perang melawan teror” George W. Bush, hingga pandemik.

Pandemik karena coronavirus (COVID-19) 2020 tak kalah dengan bencana yang mengguncang dunia dan telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dunia tiba-tiba dilumpuhkan. Ekonomi global jatuh ke ambang kehancuran dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, dengan dunia yang sibuk, pandemi COVID-19 menghadirkan kondisi yang sempurna bagi pemerintah, politisi, perusahaan, dan lainnya untuk menerapkan kebijakan dan perubahan yang mungkin tidak populer dan sulit dilakukan di masa normal.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Laporan Khusus Terbaru