Eramuslim.com – Sekitar 200 ribu anggota buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (FSPKEP) dipastikan akan ikut dalam aksi memperingati may day atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017 mendatang.
Ketua Umum FSPKEP Sunandar menyampaikan, may day wajib dijadikan evaluasi untuk kesejahteraan buruh. Sebab, masih banyak yang harus diperjuangkan dan disuarakan melalui unjuk rasa damai yang dipusatkan di kabupaten maupun provinsi.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang katanya pro terhadap orang kecil, namun faktanya tidak demikian. Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh,” katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (27/4).
Menurut dia, ada tiga kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap buruh. Pertama yakni menetapkan Peraturan Pemerintah 78/2015 yang membatasi kenaikan upah.
“Kedua mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, dimana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku,” sesalnya.
Belum lagi, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja juga membuat peraturan yang berkedok sebagai perbudakan pemagangan dalam Permenaker 36/2016. Utamanya di Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 6 ayat 7. Dan ketiga adalah menetapkan PP 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.
“Peringatan may day juga menolak terkait revisi UU 13/2003 dan meminta kepada pengawasan ketenagakerjaan lebih tegas dalam menindak perusahaan yang nakal karena hampir 40 persen masih membayar upah di bawah UMK maupun UMSK serta masih banyak yang belum diikutkan program BPJS,” tambahnya.
Tak hanya itu, Sunandar juga meminta kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan BBM dan TDL listrik 900 Kwh-1300 Kwh karena tidak sebanding dengan kenaikan upah.
Kemudian soal sistem kerja outsourcing, sistem itu menurutnya adalah praktik perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh.
“Oleh karena itu, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan,” imbuhnya.
Harga gas industri juga menurutnya wajib diturunkan bukan 3 sektor saja sektor pupuk, sektor baja, sektor Petrokimia tapi untuk sektor lainnya khususnya harga gas untuk sektor keramik karena banyak perusahaan keramik yang kondisinya memprihatinkan merumahkan pekerjanya, pungkas Sunandar.
“Apalagi Jokowi dalam rapat kabinet menargetkan 5,5 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu) pada 2018,” katanya.
Oleh karenanya pada Hari Buruh Internasional FSPKEP yang tergabung dalam KSPI akan turun ke jalan. Demo buruh nanti dikatakannya akan berlangsung secara damai. Selain aksi dan orasi, dalam kegiatan diwajibkan memakai lagu-lagu perjuangan buruh dan lagu perjuangan nasional karena sebagai simbol semangat untuk merubah kebijakan pemerintah yang masih belum memihak pada buruh.
“Aksi ini cermin dari kepedulian dan keseriusan buruh Indonesia dalam memperjuangkan perubahan ke arah lebih baik. Selain di Jakarta, aksi buruh serentak akan digelar di berbagai Provinsi seperti Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan,” jelasnya.(jk/rmol)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-pre-order-eramuslim-digest-edisi-12-bahaya-imperialisme-kuning.htm
