Syaiful berharap, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini KPK Jakarta lebih pro aktif dalam upaya mengembalikan atau menyelamatkan uang rakyat yang menguap dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras dan lahan di Cengkareng.
Dia juga meminta agar oknum-oknum terkait yang diduga ikut kecipratan uang haram tersebut segera dimejahijaukan.
Dengan begitu, lanjut Syaiful, kasus ini nantinya akan terang benderang dan sekaligus mengakhiri polemik yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum.
“Segera bawa ke proses hukum. Biar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemprov,” tegas aktivis HMI itu.
“Karena kalau tidak, justru ini bisa dianggap (pemerintahan Anies) melakukan pembiaran, bahkan melindungi dugaan korupsi ini. Kasus ini harus terus diblow-up dan tidak dilupakan,” tambah dia.
Batalkan Pembelian RS Sumber Waras
Terpisah, politisi Gerindra, Inggard Joshua mendesak Pemprov DKI Jakarta segera membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras
Sebab, menurut mantan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI ini, proses pembelian lahan itu memang sudah bermasalah sejak awal. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014, era Gubernur Ahok.
“Pemprov harus menyelamatkan kerugian daerah, yang ditimbulkan akibat pembelian lahan dengan nilai mencapai Rp 800 miliar tersebut,” ujar Inggard.
