Kok menyatakan keprihatinannya atas tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia, yang ia gambarkan sebagai “tuduhan yang sangat serius”. Menurutnya, tindakan Indonesia itu akan jadi bahan bermain bagi para juru kampanye minyak kelapa sawit.
“Dari catatan kami, empat perusahaan Malaysia yang disebutkan di antara petani kelapa sawit yang paling dihormati,” katanya, seperti dikutip New Straits Times, Sabtu (14/9/2019).
“Mereka telah meresepkan dan mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan bersertifikasi, melalui MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) atau kombinasi dari sistem sertifikasi yang diakui secara internasional,” ujarnya.
“Mereka yang akrab dengan industri akan menjamin kenyataan bahwa tindakan pembakaran terbuka seperti tuduhan saat ini akan mengakibatkan penghentian status sertifikasi mereka tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh operasi mereka termasuk di Malaysia,” paparnya.
“Tindakan semacam itu akan sedikit kontraproduktif dengan status bisnis mereka,” katanya lagi.
Dia menolak berkomentar lebih lanjut sampai kementeriannya mendapatkan akses terhadap laporan investigasi penuh oleh pihak Indonesia tentang masalah ini.
“Namun setelah menjangkau empat perusahaan yang bersangkutan, saya dapat menyatakan bahwa mereka juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki tuduhan ini dan menyelesaikan masalah dengan cepat,” katanya.
“Tindakan semacam itu juga sangat dibenarkan karena saya tetap khawatir bahwa tuduhan saat ini akan bermain langsung ke tangan para juru kampanye minyak kelapa sawit,” imbuh dia.
“Baik Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit utama dapat berakhir sebagai pihak yang paling dirugikan,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia juga akan menghubungi mitra Indonesia-nya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.
Selain empat perusahaan Malaysia, Indonesia menyegel 30 perusahaan yang perkebunan kelapa sawitnya di Indonesia. [sn]
