Eramuslim.com – Sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diduga melakukan gerakan senyap untuk melakukan penggembosan terhadap kinerja Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, hingga enam bulan kedepan.
Salah satu indikasinya adalah absennya mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat serah terima memori jabatan kepada Anies-Sandi. Bisa jadi ini merupakan bentuk pembangkangan pimpinan SKPD yang dalam Pilkada DKI kemarin merupakan pendukung berat Ahok-Djarot.
Bahkan isu mengembosi kinerja Pemprov DKI pasca pelantikan sudah berhembus sejak Anies- Sandi memenangi Pilkada DKI hasil penghitungan suara di KPU DKI.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Relawan Kesehatan (Rekan Indonesia), Agung Nugroho melalui siaran persnya, membenarkan bahwa isu tersebut sudah lama merebak di kalangan aktivis ibukota.
“Sepertinya memang mengarah kesana. Ada indikasi silent operation yang dilakukan oleh pimpinan SKPD di Pemprov DKI untuk menggembosi kinerja gubernur baru selama enam bulan kedepan” kata Agung, Jumat (20/10).
Menurut Agung, bahkan ada pejabat yang rutin mengirim broadcast melalui media sosial (medsos) yang bertendensi menyerang isi pidato Gubernur Anies saat pidato di Balaikota pasca serah terima jabatan.
“Kami dapat BC dari pejabat SKPD yang isinya menyerang isi pidato Anies terkait penggunaan kata pribumi. Ini jelas indikasi yang kuat ada operasi senyap itu,” ujar Agung.
Agung menambahkan, berdasarkan pengamatan Rekan Indonesia ada skema yang dibuat oleh pimpinan SKPD dalam melakukan operasi senyap menggembosi kinerja Anies Sandi.
Salah satunya, menurut Agung, adalah para pejabat melakukan usulan pergantian diri mereka dengan orang yang berasal dari lingkaran mereka untuk duduk sebagai pimpinan SKPD.
“Berdasarkan pengamatan kami saat ini mereka sedang sibuk untuk menggolkan orang mereka guna menjabat sebagai pimpinan SKPD di Pemprov DKI. Tujuannya adalah untuk menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya serta melanjutkan operasi senyap untuk menggembosi kinerja pemerintahan Anies-Sandi” papar Agung.
Agung mengungkapkan, bahkan yang diajukan untuk duduk di pimpinan SKPD adalah orang yang pernah punya kasus dugaan korupsi.
“Misalnya ada SKPD yang mau mengajukan nama pejabat untuk duduk menjadi pimpinan di dinas tapi orang itu pernah punya masalah penggelapan uang” cetus Agung.
Karena itulah Agung meminta Anies-Sandi untuk berhati-hati dalam melakukan pergantian pimpinan SKPD di jajaran Pemprov.
“Jangan sampai Anies-Sandi malah pelihara anak macan yang bakal menyerang mereka sendiri. Untuk itu kami berharap Anies-Sandi bisa memutus rantai jaringan rezim lama dengan orang-orang yang tidak menjadi pendukung rezim lama,” pungkas Agung. (kl/rmol)
