Eramuslim – Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyebut pemerintah Indonesia harus berani mengajak anggota ASEAN lainnya melakukan embargo ekonomi terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah. Karena persoalan genosida, pembunuhan, pengusiran terhadap etnis Muslim Rohingya sudah berulang-ulang terjadi.
“Pertanyaan mendasar adalah apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah sekedar membantu etnis Rohingya yang saat ini menghadapi masalah atau benar-benar ingin mengakhiri permasalahan ini agar tidak muncul lagi?” ujar Prof. Hikmahanto dalam acara di Kompas TV.
“Untuk masalah kemanusiaan sudah banyak dilakukan, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah,”
Prof. Hikmahanto melanjutkan, “Karena permasalahan mendasar yang ada adalah pemerintah Myanmar sampai dengan hari ini tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya.”
“Apakah pemerintah RI dan negara-negara ASEAN akan berdiam diri. Akan mengatakan ini masalah internal dalam negeri Myanmar ketika masalah kejahatan internasional (etnic cleansing/genosida) dilakukan oleh pemerintah Myanmar?”
“Pemerintah Indonesia tidak bisa berdalih mengatakan biarkan PBB yang menyelesaikan.”
“Kalau menurut saya Menlu RI harus mengatakan: ‘Kami harus tegas. Dan kami ASEAN kalau Myanmar masih tetap seperti ini maka kami akan melakukan embargo ekonomi. Masalah genosida tidak akan kami biarkan.”
“Apa yang dilakukan sekarang ini tidak ada efek menyelesaikan masalah, tetapi dengan embargo ekonomi akan berpengaruh. Ketika Myanmar masih dipimpin junta militer dan dunia ingin dilakukan demokratisasi di Myanmar maka dilakukan embargo ekonomi dan akhirnya Myanmar tunduk, akhirnya dilakukan pemilu. Ini (embargo ekonomi) juga yang harus kita lakukan (kalau ingin menyelesaikan persoalan Rohingya biar tidak berulang).”
Berikut videonya:
