Eramuslim.com – Majelis Rasulullah pimpinan Habib Nabil Almusawa akan menggelar DZIKIR & TABLIGH AKBAR pada 9 November 2015 mendatang yang direncanakan di Monas Jakarta, namun tak diberi izin oleh Gubernur DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak memberi izin pengajian di Monas dengan dalih menjaga kesterilan kawasan Monas dari pedagang kaki lima (PKL). Ahok juga menyatakan pengajian bisa digelar di Masjid Istiqlal.
“Pengajian kan bisa di Istiqlal atau di mana. Tidak usah pakai Monas. Apakah Tuhan enggak dengar kalau enggak di Monas?” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/10/2015), seperti dilansir Tribunnews.
Ahok sendiri keberatan bila kebijakannnya itu kemudian dikait-kaitkan dengan unsur SARA. Ia menegaskan peraturan tersebut berlaku umum untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan agama lain selain Islam.
“Kalau sekarang Majelis Rasulullah kita kasih, majelis-majelis yang lain pada minta juga enggak? Minta. Yang Kristen, Buddha minta enggak? Ya balik lagi kejadian gitu (PKL). Ya sudah lebih baik tidak usah semua,” tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.
Namun, seperti bisa ditelusuri dengan mudah, pada April 2015 yang lalu, Monas dipakai untuk Perayaan Paskah. Berikut salah satu arsip beritanya:
Perayaan Paskah, Ribuan Jemaat Penuhi Lapangan Monas
Jakarta – Ribuan jemaat dari berbagai gereja di wilayah DKI Jakarta memenuhi lapangan Monas sejak pukul 04.30 WIB untuk memperingati ‘Perayaan Paskah Bersama Nasional’ bersama Pendeta Gilbert Lumoindong, Minggu (5/4) pagi. Sebagian besar dari mereka datang berkelompok dengan keluarga untuk mengikuti perayaan ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Hence Bulu menjelaskan, perayaan paskah bersama secara nasional ini merupakan yang pertama kali diadakan Bamagnas. “Baru diadakan tahun ini dan rencananya akan diadakan rutin tiap tahun,” ujar Hence, Minggu (5/4). [sumber: beritasatu]
Mungkinkah memang benar Ahok itu misionaris yang ingin menghilangkan syiar Islam di Jakarta secara sistematis dengan berkedok kebijakan-kebijakannya? Dimulai penghapusan kegiatan bimbingan rohani di lingkungan pemprov DKI, mengganti baju koko di sekolah-sekolah di Jakarta pada hari Jumat dengan baju batik, melegalkan minuman alkohol, meminta diskotik dibuka 24 jam, sempat melarang tradisi berjualan hewan kurban, mendukung kaum homo dan tukarkelamin, dan sekarang menolak ijin pengajian majelis Rasulullah di Monas. Umat Islam harusnya sadar dan tidak menjadikan orang di luar Islam sebagai pemimpin. (ts/pm)
