Eramuslim – Ekonom senior angkat bicara terkait sejumlah kebijakan pemerintah soal penanganan virus corona atau Covid-19.
Menurutnya, Pemerintah RI sepertinya harus benar-benar dibenahi.
Sebab, beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Salah satu kebijakan yang disoroti para tokoh senior adalah perubahan postru Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020, tunjangan guru dipangkas hingga Rp3,3 triliun.
Hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang menggelontorkan Rp5,6 triliun untuk kartu Prakerja.
Makin kontroversial lantaran proyek tersebut bermuara ke perusahaan aplikator Ruangguru milik salah satu Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Belvara.
Hal ini dinilai tak ubahnya praktik oligarki yang harus dibasmi.
“Sudah waktunya amanah reformasi, yang sudah dibajak oligarki dan melenceng jauh kita tegakkan kembali,” tegas Rizal Ramli di akun Twitternya, Minggu (19/4/2020).
Pernyataan Rizal Ramli itu merespons tulisan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mengkritik kebijakan pemerintah ini.
Menurut politisi PKS itu, DPR RI sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai sudah melenceng.
“Bang Rizal Ramli, banyak yang sudah dikritisi secara konstruktif oleh anggota DPR dari Fraksi PKS,”
“Ada juga yang didengar oleh pemerintah, seperti kritik dan masukan lain dari Fikri F, agar UAN ditiadakan karena Covid-19.
“Penting protes soal pemangkasan tunjangan guru ini, direspons positif juga,” tegas HNW. (Pjsid)
