Eramuslim.com – Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, turut memberikan komentar mengenai polemik surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang kini menjadi pembahasan internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengatakan, pemerintah saat ini sibuk mengadili ideologi warga negaranya.
“Tidak mungkin bisa, tetapi output kekerasan/pemberontakan bisa menjadi dasar. Itu saja diperiksa. Bagi saya FPI adalah perjuangan lumpen/miskin kota yang kini mulai dipercaya kelas menengah karena keadaan dan kekosongan kepemimpinan perlawanan,” kata Andi melalui laman resminya, Sabtu (30/11).
Dia mengingatkan cara Presiden Soekarno yang menempuh jalan damai menyatukan banyak ideologi di BPUPKI. Ia melihat itu sebagai kompromi dasar negara. Kalau itu, Masyumi dan PKI dibubarkan karena dinilai memilih pemberontakan atau keluar batas.
“Adakah yg ingin keluar batas saat ini? Ya itu yg mau priode 3 kali dan pilihan Presiden MPR. Ngakalin,” ujarnya.
Ia mengaku tidak setuju dengan cara-cara negara membungkam kelompok ideologi yang berbeda dengan penguasa. Menurut dia, pengadilan tidak bisa digunakan untuk membungkam ideologi. Mengadili ideologi akan berakhir dengan kesia-siaan atau mustahil.
