free hit counters
 

Anggota Komisi V: Penjualan Garuda Tambah Kerugian Negara

Saifudin – Rabu, 3 Zulhijjah 1426 H / 4 Januari 2006 20:34 WIB

Anggota DPR Komisi V Ahmad Muqowam mengatakan, penjualan PT Garudahanya akan menambahkerugian bagi bangsa Indonesia. Penjualan PT Garuda hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Indonesia akan mengalami kerugian besar kedua kalinya setelah penjualan PT Indosat. Demikian dikemukakan Muqowam menanggapi rencana pemerintah menjual PT Garuda Indonesia kepada pihak luar negeri berbicara kepada pers di Jakarta, Rabu (4/1).

Muqowam menilai pemikiran untuk menjual PT Garuda itu sebagai melawan sejarah. Apalagi rencana penjualan PT Garuda Indonesia tidak melibatkan DPR. “Mestinya perlu juga ditanyakan kepada DPR soal penjualan PT Garuda Indonesia yang merupakan BUMN milik negara, yang berarti milik rakyat," ujarnya.

Diungkapkannya, setelah pemerintah berniat akan menjual PT Garuda Indonesia. sejumlah penerbangan asing sudah menyatakan minat membeli penerbangan nasional tertua. Mereka yang turut antri datang dari Singapura, Malaysia, Korea dan Emirate Arab.

Menurutnya,istana wakil Presiden dan Menteri BUMN telah sengaja menjadikan PT Garuda Indonesia sebagai objekan memburu rente dan keuntungan sebabkomisi fee nya begitu besar. Kalau mereka membantah, mengapa wakil Presiden dan Menteri BUMN yang malah ngotot akan menjual PT Garuda Indonesia.

Anggota FPPP ini menentang keras pernyataan Wapres dan Menteri BUMN yang mengatakankita tak perlu national fleight carrier. "Ingat ingatlah kehadiran Garuda Airways pernah bersejarah di dalam menegakkan NKRI dan perintisan penerbangan nasioanal. Garuda telah terbukti punya kontribusi dan fungsional” dalam mengisi kemerdekaan bangsa,” tegas dia.

"Bagi saya dan PPP,keberadaanGaruda Indonesia tetap diperlukan negara dan menjadi nasional pride. Di manapun tidak ada bangsa yang tidak punya kebanggaan nasional dengan penerbangan nasionalnya. Tunjukkan pada saya mana ada negara yang tidak punya penerbangan nasional. Australia punya Qantas, Singapura punya SIA, Jepang punya JAL, Malaysia punya MAS, dan Amerika punya American Airlines," sambungnya.

Muqawwam menambahkan, "Bagi sebuah negara, penerbangan nasional merupakan simbol kedaulatannegara. Saya mempertanyakan motif penjualan Garuda Indonesia oleh Wapres dan Menteri BUMN. Sebab langkah serupa juga pernah dilakukan mantan Presiden Megawati dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi yang menjual PT Indosat."



Ia membeberkan kesalahan pemerintah saat menjual PT Indosat kepada anak perusahaan PT Temasek senilai Rp 3,5 triliun. Kemudian hanya serentang tempo tiga tahun sudah ditawar kembali oleh pemerintah Indonesia dengan cara buy back senilai Rp 12 triliun. "Ini saja kita sudah rugi Rp 10 triliun. Singapura sebagai pemburu rente sangat jago tapi malahkita yang jadi bodoh. Kenapa pemerintahmemaksa membeli Indosat lagi, tapi disisi lain PT Garuda Indonesia malah akan dijual."

“Yang saya tanyakan kenapa bukan uang buy back itusaja yang digunakan untuk membayar hutang Garuda yang hanya senilai Rp 650 milyar. Jadi sangat jelas PT Garuda Indonesia telah dijadikanobjek mencari rente oleh pejabat kita. Mestinya berikan reward kepada Garuda, yang ada jangan dilepas dahulu,” tegas Muqowam.

Ia mengakuiGaruda terus mengalami kerugian. Tapi penyebabnya, kata Muqowam, karena salah urus dan salah kelola. Kasalahan ini sangaja dibuat pemerintah yang sejak era reformasi Direksi PT Garuda Indonesia selalu dijabat oleh orang perbankan. Saat dipimpin ahli bisnis penerbangan M. Soeparno PT Garuda Indonesiasempat meraih keuntungan besar dan sehat. Tapi saat hutang hutang yang tersisa mau dibayar oleh direksi , malah dilarang oleh presiden saat itu, kata Muqowam. Untuk melangkah ke depan PT Garuda Indonesia harus melakukan pembenahan manajemen secara keseluruhan dan mendasar dengan menciptakan efisiensi total.

"Saya yakin PT Garuda Indonesia lebih mampu menjadi penerbangan nasional yang sehat dan business friendly karena sudah punya captive market. Orang selalu naik Garuda karena rasa aman, selain itu Garuda punya load factor 90 persen, " tegasnya. (dina)

Berita Nasional Terbaru