ASPEK Indonesia: Gubernur BI Restui Bisnis ala Kompeni, Rakyat Terus Diperas Uangnya

Eramuslim.com – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyayangkan sikap Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, terkait dengan ijin bagi perbankan untuk memungut biaya isi saldo uang elektronik agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur alat bayar nontunai.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, sikap Gubernur BI ini hanya semakin menegaskan bahwa BI dan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis perbankan tanpa mau tahu dengan hak-hak rakyat.

ā€œRestu BI bagi bank untuk bisa memungut dana lebih dari masyarakat jelas merugikan masyarakat umum. Ini bukti bahwa Negara tunduk pada kepentingan pengusaha. Ketika bank ingin memiliki infrastruktur pembayaran nontunai, kemudian BI mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai. Pertanyaannya, jika perbankan tidak mampu menyediakan infrastruktur nontunai, mengapa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan oleh BI, dan diwajibkan bahkan sampai memaksakan ke pemerintah daerah?,ā€ kata Mirah Sumirat, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Dia juga menyampaikan kekecewaannya pada Bank Indonesia melalui sosialisasi GNNT, sehingga berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang akan dipaksakan oleh BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017.

Mirah mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO yang hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan. Contoh saat masyarakat yang akan masuk jalan tol dan diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan e-toll.

ā€œSaat pembelian kartu e-toll, kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp.10.000 ā€“ 20.000. Pengguna jalan sudah ā€œdipaksa setorā€ ke bank atas nama biaya kartu,ā€ ujarnya.