Hingga menjelang akhir jabatannya impor pangan kian menjadi-jadi. Ada 29 jenis impor pangan, termasuk beras, gula, garam, dan bawang merah, dan bawang putih. Indonesia sampai mendapat julukan sebagai surga impor.
Masalah impor ini juga memunculkan fakta betapa koordinasi internal pemerintahan Jokowi acakadut. Konflik terbuka antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka mata publik.
Budi Waseso menolak impor karena stok mencukupi dan gudang Bulog tak lagi mampu menampung. Enggar dan Darmin tetap ngotot melakukan impor.
Carut marut sektor pangan ini juga terlihat dari perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS. Darmin Nasution menuding data Mentan tidak akurat dan sering meleset.
Ketika berlangsung debat pertama dengan enteng Jokowi mengaku sengaja membiarkan para pembantunya berdebat dan silang sengketa di depan publik. “Menurut saya, biasa menteri-menteri saya dalam suasana seperti itu,” katanya.
Soal infrastruktur, terutama jalan tol yang menjadi kebanggaan Jokowi, juga akan menjadi bom waktu. Bank Dunia sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik dan kualitasnya rendah.
Kritik terhadap proyek infrastruktur Jokowi juga datang dari Wapres Jusuf Kalla. Dia menyoroti banyak proyek infrastruktur yang tidak efesein dan mahal.
Jusuf Kalla misalnya mempertanyakan LRT Jakarta yang biayanya sangat mahal. Sementara untuk jalur Kereta api Makassar-Pare-Pare dan LRT di Palembang dinilai mubazir. Warga setempat belum membutuhkan.
