Wapres Jusuf Kalla mengakui investasi jalan tol memang mahal. Dia menyarankan lewat jalan biasa saja. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kalau mau murah logistik dikirim lewat jalur laut.
Jawaban Kalla dan Basuki ini menegasikan klaim Jokowi bahwa pembangunan jalan tol Trans-Jawa akan memperlancar arus barang dan jasa.
Soal sumber daya alam Jokowi tampaknya akan membanggakan keberhasilannya membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Oleh Jokowi dan para pendukungnya hal itu digambarkan sebagai keberhasilan merebut kedaulatan Indonesia. Mereka menyembunyikan fakta betapa pembelian tersebut sangat merugikan.
Sejumlah pengamat menggambarkan pembelian tersebut sangat tidak seimbang antara biaya besar yang dikeluarkan dan imbal hasil yang diperoleh.
Freeport mendapat lima (5) keuntungan, Pemerintah Indonesia mengalami empat (4) kerugian.
Keuntungan Freeport meliputi uang cash sebesar Rp 58 triliun, perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, bebas dari kewajiban membereskan kerusakan lingkungan yang oleh BPK nilainya sebesar Rp 180 triliun, kontrol atas manajemen dan operasional, dan kebijakan pajak permanen ( naildown)
Sebaliknya pemerintah Indonesia mendapat empat (4) kerugian meliputi utang besar, membereskan kerusakan lingkungan, sharing kewajiban investasi tambahan sebagai pemegang saham mayoritas, dan kemungkinan harus utang lagi.
Yang lebih menyesakkan dada, berdasarkan laporan Freeport MC Moran kepada United States Securities and Exchange Commission (SEC) tanggal 24 Januari 2019 disebutkan:
Pertama, pemerintah Indonesia keluar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli saham PT Freeport Indonesia hingga 51,24 persen.
